Mencegah Kekerasan Terhadap Anak


 Indarto Imam (Direktur ForPeace)


Upaya pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak belum selesai. Berdasarkan pelaporan pada SIMPONI PPA hingga 3 Juni 2021, terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak.  Dari data tersebut, angka kekerasan seksual masih mendominasi. Melalui layanan call center SAPA 129, pemerintah berupaya melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh dan terintegrasi. Mulai dari pengaduan hingga pendampingan anak korban kekerasan. (mediaindonesia.com, 5/6/2021)


Harus diakui bahwa keluarga memang berperan dalam menekan angka kekerasan terhadap anak.  Dalam banyak kasus hilangnya keamanan dan kesejahteraan dalam keluarga telah berdampak pada rentannya tindak kekerasan terhadap anak.  Oleh karena itu, mengembalikan fungsi keluarga agar terwujud keamanan dan seksejahteraan seakan menjadi satu-satunya harapan agar masalah ini teratasi.  Persoalannya, benarkah demikian keadaannya?


Sebenarnya berbagai upaya dan propaganda untuk mengembalikan fungsi keluarga sudah jamak dilakukan.  Peringatan Hari Keluarga Nasional juga sering menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi keluarga.  Berbagai kampanye tentang pentingnya institusi keluarga selalu memenuhi iklan layanan masyarakat.  Masyarakat pun sebenarnya cukup paham dengan masalah tersebut.  Namun tentu saja, upaya untuk mewujudkan hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.  Bahkan hampir dikatakan mustahil mewujudkan keluarga atau rumah yang ramah terhadap anak dalam sistem yang selalu melahirkan kemiskinan dan ketidakamanan ini.


Keluarga pada saat ini sesungguhnya tengah dihadapkan pada persoalan berat, terutama masalah kemiskinan dan hilangnya fungsi keluarga akibat kesempitan hidup yang dibentuk oleh sistem sekuler kapitalis.  Seorang ayah yang sudah mengetahui bahwa anak adalah aset bagi masa depannya dan harus dilindungi, mengapa bisa berbuat aniaya kepada anaknya sendiri?  Semua itu bisa terjadi karena kehidupan keluarga tidak layak.  Jika sebuah rumah sederhana harus dihuni oleh beberapa anggota keluarga, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tidak terlindungi aurat masing-masing jenis, sedangkan pemahaman mereka jauh dari aturan Islam, maka kondisi seperti ini tentu sangat tidak aman bagi anak.


Kondisi yang menimpa keluarga tersebut tentu tidak semata-mata karena faktor internal.  Bagaimana pun pelaksanaan tatanan berkeluarga membutuhkan ruang, fasilitas dan aturan main yang baik.  Sedangkan semua itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu sistem ekonomi yang mensejahterakan dan pola kehidupan sosial yang ada di masyarakat.


Dengan demikian, mewujudkan tempat yang ramah bagi anak tentu tidak bisa serta merta dengan mengembalikan fungsi keluarga saja. Jika hal itu menjadi satu-satunya solusi dan harapan, maka bisa dikatakan penyelesaiannya tidak menyentuh akar persoalan dan harapan pun sia-sia.


Memang, jika para ibu sadar akan kewajibannya menjaga anak-anak, mungkin akan lebih dapat mengurangi kejadian yang tidak dikehendaki itu, dibandingkan jika mereka tidak peduli dengan kewajiban-kewajibannya terhadap anak.  Meski demikian, untuk bisa mewujudkan itu semua membutuhkan upaya yang amat berat, bahkan bisa dikatakan mustahil mencapai tingkat ideal.  Mengapa?


Sesungguhnya kemiskinan yang dihadapi keluarga adalah masalah sistemik.  Kemiskinan keluarga hanyalah imbas dari rusaknya tatanan ekonomi yang diterjadi pada bangsa ini.  Minimnya tempat tinggal adalah hal yang harus dibayar oleh keluarga dengan penghasilan yang minim.


Upaya untuk memberikan pemahaman agar terwujud persepsi yang benar tentang hak-hak anak kepada seluruh anggota keluarga pun tidak mudah.  Tak hanya itu, keterbatasan ekonomi juga memaksa keluarga melanggar rambu-rambu syariah yang harus ditegakkan.  Misalnya, pemisahan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan, menutup aurat, dan lain-lain.  Di samping itu, keluarga memerlukan sarana fisik untuk menjaga aurat antar penghuni rumah sehingga tidak mudah menimbulkan rangsangan antar lawan jenis.   Semua itu tak bisa lepas dari kemiskinan yang telah diciptakan oleh kapitalisme.


Dengan demikian, agar keluar dari keterbatasan fisiknya, keluarga membutuhkan peran negara dan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi yang handal.  Apa yang sudah dilakukan oleh keluarga sering terbentur oleh perkara yang menjadi kewenangan negara.  Ini dari sisi ekonomi.


Dari sisi keamanan, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak pun menjadi perkara yang tidak mudah jika diserahkan kepada keluarga saja.  Dalam banyak hal, faktor pemicu kekerasan (seksual) pada anak justru berasal dari luar lingkungan anak yang kemudian dibawa ke dalam rumah.


Hal itu bisa berkaitan dengan rusaknya persepsi masyarakat tentang perempuan, seperti maraknya tayangan porno dan pergaulan bebas  di masyarakat.  Korban dari berbagai penyakit sosial tersebut terkadang malah anak-anak yang berada di lingkungan sekitar pelaku kekerasan (di rumah dan sekitarnya).  Sementara sanksi yang mampu mencegah berbagai tindakan rusak itu tidak dapat ditegakkan oleh keluarga sendiri.  Keluarga mengharapkan sanksi dari masyarakat dan negara.  Ini semua menunjukkan bahwa masalah keamanan –yang menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan pada anak- juga berkait dengan sistem sosial dan sistem persankian yang berlaku di masyarakat (negara) bukan murni urusan keluarga saja.


Dengan demikian, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh keluarga saat ini adalah adanya sistem yang menjaga keluarga dan menjamin berjalannya fungsi keluarga.  Menciptakan kota ramah anak pada sistem kehidupan sekuler-kapitalistik saat ini hanya akan manjadi program yang indah dalam teori namun sulit dalam implementasi.  Sebab, tidak ada dukungan sistem yang mampu mewujukan semua itu.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post