Mengkritik Pemerintah Itu Salah Ya?


 Ahmad Rizal (Direktur ELFIKRA)


Rektorat Universitas Indonesia dikritik warganet usai memanggil pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa buntut dari unggahan di media sosial yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai "King of Lip Service".


Menurut saya mahasiswa adalah elemen masyarakat yang biasanya memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan pendapat. Sehingga kritikan tak perlu dipermasalahkan jika masih dalam koridor kebenaran.


Soalnya gini, ada semacam ketakutan warga untuk menyampaikan kritik. Selama hampir dua tahun terakhir sebagian orang menyampaikan pemerintahan Jokowi memanfaatkan ketakutan rakyat pada Covid-19, “isolasi diri” di rumah-rumah, berharap tidak akan mendapatkan perlawanan yang berarti dalam membahas dan mengesahkan Undang-Undang yang merugikan rakyat. Di luar dugaan pemerintah, gerakan rakyat mengekspresikan perlawanannya, contohnya penentangan massa atas pengesahan UU Cipta Kerja. Para buruh, dosen, mahasiswa, pemuda, pelajar ikut menentang penetapan undang-undang ini dengan melakukan aksi di jalan-jalan, kantor pemerintahan maupun di berbagai media sosial.


Alih-alih menjawab dan membatalkan UU Cipta Kerja, saat itu Pemerintah justru mengintimidasi, menangkap, menganiaya rakyat yang menentang pengesahan UU ini. Para pelajar dipukuli, ditembak dengan gas air mata, dan ditangkap.


Aksi massa di berbagai daerah menjadi ekspresi ketidakpercayaan dan pertentangan nyata massa rakyat terhadap Pemerintah Joko Widodo yang semakin menunjukkan wajah sejatinya sebagai kapitalis yang represif.


Jika kita menilai secara objektif dan jujur atas sistem pendidikan di Indonesia khususnya di kampus, maka kita akan menemukan potensi budaya pembungkaman, pengekangan dan matinya nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar. 


Pendidikan dan kampus terpasung oleh tindakan represifme penguasa seiring dengan ambisinya untuk menjadikan pemerintahannya yang semakin kapitalistik. Di tengah hiruk pikuk kebijakan neoliberalisasi dengan berbagai instrumen yang dijalankan; Paket kebijakan ekonomi, intensifikasi utang dan investasi asing, reformasi pajak, semakin meningkatkan represifitas di peguruan tinggi.


Represifme tentu menjadi ancaman besar atas kemajuan IPTEK di Indonesia. Sebab represifme akan senantiasa membungkam hak-hak akademik mahasiswa dengan berbagai kebijakannya baik secara terang-terangan maupun tertutup. 


Itu sebabnya, pula bahwa kampus tidak ubahnya menjadi lembaga otoriter yang memaksakan berbagai teori dan praktek yang bersebarangan dengan kepentingan mahasiswa dan masyarakat Indonesia. 


Sederhananya, diktatorisme dunia kampus akan menciptakan mahasiswa yang anti kritis, anti ilmiah dan anti keadilan. Karena semangat represifme yang disemayamkan di dalam kampus hanya akan menciptakan robot-robot bernyawa yang siap menjadi tenaga kerja murah dan cadangan pengangguran di Indonesia.


Padahal pendidikan tentu memegang landasan pembentukan kepribadian dan keunggulan generasi muda dalam mengembangkan IPTEK sebagai jalan pembaruan untuk memerangi kebodohan dan penindasan. Itu sebabnya pendidikan mempunyai peranan penting di tengah-tengah masyarakat.


Kemajuan Pendidikan bertujuan untuk menjawab problem hidup, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Singkatnya Pendidikan tersebut akan menciptakan kepribadian manusia yang tercerahkan untuk menciptakan kesadaran dan membebaskan manusia dari perbudakan modern.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post