Menyelesaikan Utang Negara


 Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


Jumlah utang luar negeri Indonesia tembus angka Rp 6.527,29 trilyun. Meningkat sebesar sekitar Rp 82 trilyun dari bulan lalu tahun 2021. 


Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa besaran utang sedemikian masih aman. Menilik UU besaran utang tidak boleh melebihi 60% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto). Padahal besaran utang sudah mencapai 41,18% dari PDB. 


Kalau kita bercermin kepada Maladewa, beban utangnya sekitar 1,1 milyar US dollar. Sedangkan PDB-nya sekitar 4,9 milyar US dollar. Artinya utang Maladewa berkisar 25% dari PDB-nya. Keadaan demikian sudah mengakibatkan pemerintah Maladewa ketar-ketir. Besaran utang tersebut diperolehnya dari keikutsertaan Maladewa di dalam proyek OBOR China.


Utangnya negara tidak bisa disamakan dengan utang antar individu. Betul bahwa individu berutang itu boleh saja. Hanya saja setelah berutang, ada kewajiban guna melunasinya. Apabila individu itu terus berutang, akhirnya akan menjadi beban baginya. Ia akan merasa gelisah, tidak bisa tidur dan berusaha untuk menghindari orang yang memberinya utang. Ia kuatir untuk ditagih. Ini adalah keadaan individu yang sudah dikuasai utang. Tentunya bila sebuah negara sudah dikuasai utang, maka bahayanya adalah lebih besar membebani semua rakyatnya. Ditambah lagi utang itu menjadi jalan untuk menguasai negeri-negeri yang miskin tapi kaya dengan SDA-nya, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, utang luar negeri merupakan debt trap (jebakan utang) yang akan dibayar dengan kompensasi berupa kebijakan yang mengikuti arahan negara pemberi utang.


Rasulullah Saw sendiri berdoa kepada Allah SWT:

اللّهم انّي اعوذبك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الاعداء. 

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari dikuasai utang, dikuasai musuh dan berkobarnya permusuhan.


Dalam hadits tersebut, Rasul Saw memberikan isyarat akan bahayanya utang. Maka kita harus berusaha untuk menjauhi utang. Jika terlanjur berutang, harus segera berupaya segera menyelesaikannya.


Mestinya Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang masuk perangkap utang. Sebagai contoh adalah Sri Lanka dan Kenya yang terlilit utang China melalui OBOR-nya.


Karena tidak bisa melunasi utangnya sebesar sekitar Rp 5 trilyun , maka Sri Lanka harus merelakan pelabuhan Hambantota untuk diambil-alih oleh China. Begitu pula Kenya harus merelakan Kota Mombasa untuk diambil China. Kenya tidak bisa membayar utangnya sekitar Rp 5 trilyun. Dari sini bisa kita lihat bahwa utang luar negeri hanyalah alat untuk menjajah negara lain.


Indonesia sendiri mempunyai pengalaman pahit dari bahaya utang ini. Indonesia mendapatkan kucuran utang sebesar 300 juta US dollar dari ADB dengan kompensasi disahkannya UU privatisasi BUMN. Selanjutnya Indonesia mendapat 400 juta US dollar dengan kompensasi terbitnya UU tentang liberalisasi sektor migas.


Jadi sudah sedemikian jelas bahanya utang bagi sebuah negara. Oleh karena itu adalah termasuk haram mengambil utang bagi negara. Hal ini telah diperingatkan oleh Allah swt dalam firman-nya berikut ini. 


ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا. 

Dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir guna menguasai orang-orang beriman (Surat an-Nisa ayat 141).


Tidak bisa dikatakan bahwa dengan utang itu bisa digunakan sebagai modal pembangunan. Ini adalah nyanyian para ruwaibidhoh, yakni orang-orang yang kebetulan berkuasa akan tetapi mereka tidak memiliki kapabilitas dalam mengurus pemerintahan. Justru yang ada adalah utang semakin menumpuk. Akhirnya guna melunasi utang, negara menambah beban pajak bagi rakyatnya. Ada rencana untuk menarik pajak sembako, pajak pendidikan hingga pajak bagi bayi yang dilahirkan. Pertanyaannya apakah ini yang namanya membangun dan menyejahterakan bangsa lewat utang?


Mengapa modal pembangunan harus diperoleh melalui utang? Lantas ujung-ujungnya membebani rakyat dengan berbagai macam pajak dan pungutan. Mengapa negara tidak mengambil kebijakan untuk menasionalisasi SDA yang selama ini masih dikangkangi oleh korporasi?


Memang untuk bisa keluar dari jebakan utang, negeri ini harus mempunyai bargaining power dalam kancah politik dunia. Tentunya adalah sebuah keharusan untuk negeri ini mengambil sistem pemerintahan yang menjamin kemandirian dan kekuatannya.


Sebuah sistem yang akan membebaskan negeri ini termasuk negeri-negeri Islam lainnya dari belenggu penjajahan Kapitalisme maupun Komunisme. Sistem tersebut adalah sistem Islam, al-Khilafah. Maka langkah-langkah yang ditempuhnya guna terlepas dari jeratan utang adalah mereview semua regulasi undang-undang SDA. Semua undang-undang yang melegalkan privatisasi SDA termasuk BUMN akan dirombak. SDA itu milik umum seluruh rakyat negeri Islam. Maka haram untuk diprivatisasi dan dikuasai oleh korporasi dan perseorangan. Termasuk pula BUMN itu adalah badan negara yang mengelola kekayaan alam milik rakyat. Jadi haram untuk menjual BUMN yang menjadi jalan bagi penguasaan SDA negeri.


Berikutnya, Khilafah akan mengambil alih seluruh SDA yang ada.  Termasuk Khilafah akan mereview akad utang luar negeri selama ini. Yang akan dibayar adalah pokok utangnya saja. Sedangkan bunganya tidak akan dibayar oleh Khilafah. Begitu pula dalam membayar utang tersebut, Khilafah akan memperhitungkan nilai SDA yang selama ini dieksploitasi oleh korporasi-korporasi asing. Tatkala besaran kekayaan yang dijarahnya melebihi besaran utang, tentunya tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya guna membayar utang. 


Khilafah dengan reputasi dunianya akan mampu menekan dan mengendalikan politik internasional. Termasuk Khilafah akan mampu menekan dunia untuk mengembalikan sistem keuangan dunia guna berbasiskan emas dan perak. Khilafah akan memainkan peran strategis dalam kancah politik antar negara guna membangun dunia menuju kesejahteraannya. 


# 20 Juni 2021

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post