Negara China Adalah Teman Baik?


 Suardi Basri (El Harokah Research Center)


Baru - baru ini dalam konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada publik untuk tidak meluapkan amarah kepada China. Luhut menuturkan hubungan bilateral antara Indonesia dan China sangat baik. Hal itu, lanjut dia, dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi hingga bahan baku.


Kita tentu prihatin, mengingat Indonesia punya utang kepada China. Dan utang dari China itu disertai dengan berbagai syarat yang makin merugikan bangsa ini. Di antara syaratnya adalah masuknya pekerja China untuk mengerjakan proyek-proyek investasi yang didanai dengan utang dari China. Serbuan tenaga kerja China hampir pasti akan terjadi. Sebabnya minimal ada dua: (1) Pemerintah menyetujui masuknya pekerja China sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman Pemerintah kepada China; (2) Berlakunya Masyarakat ASEAN plus China. Salah satu yang akan dibebaskan atau setidaknya dipermudah dan hambatannya dihilangkan adalah pergerakan tenaga kerja antar negara ASEAN plus China. Apalagi ada rencana Pemerintah untuk membebaskan visa kepada warga negara China masuk ke Indonesia.


Faktanya, saat ini pendatang China terus meningkat, sebagiannya adalah para pendatang ilegal. Padahal menurut Badan Pusat Statistika (BPS) tingkat pengangguran terbuka di negeri ini masih besar. Dengan adanya serbuan tenaga kerja Cina itu maka persoalan pengangguran akan semakin parah. Tentu karena para pencari kerja di negeri ini harus bersaing dengan para pekerja luar negeri, terutama dari China tersebut. Jelas ini adalah ancaman nyata.


Sebetulnya, masih banyak problem lainnya yang melanda negeri ini. Contohnya adalah problem minimnya pemasukan negara, melebarnya defisit anggaran, ketergantungan pada impor, gejolak harga yang belum bisa dikendalikan, masih lemahnya pemberantasan korupsi dan seabrek problem lainnya. Semua problem dan beban itu harus dihadapi oleh rakyat negeri ini. Alhasil, negeri ini sedang dalam bahaya, dan tidak sedang baik-baik saja.


Walhasil, negeri ini sudah dalam bahaya yang mengancam. Bukan Islam yang menjadi ancaman, tetapi justru kapitalisme dan imperialisme (penjajahan) yang dibuka pintunya oleh penguasa terhadap negeri ini. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan para penguasa yang menipu rakyatnya dengan ancaman yang keras:


«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيْهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوْتُ يَوْمَ يَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٍّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ»


Tidaklah mati seorang hamba yang Allah minta untuk mengurus rakyat, sementara dia dalam keadaan menipu (mengkhianati) rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya (HR al-Bukhari dan Muslim).


Kerusakan ini bukan sekadar karena para pemimpin yang tidak amanah, tetapi karena pemberlakuan kapitalisme-liberalisme. Sistem batil inilah yang membuat negeri ini tak pernah merasakan kemakmuran, justru membuat rakyatnya seperti anak ayam yang mati di lumbung padi.


Hanya Islam satu-satunya aturan yang dapat menyelamatkan negeri ini. Islam akan membangun kemandirian umat dan menciptakan ekonomi yang berkeadilan serta penuh berkah dari Allah SWT karena dibangun di atas asas ketakwaan.


﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾


Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun, mereka mendustakan (ayat-ayat Kami itu). Karena itu Kami menyiksa mereka karena perbuatan mereka itu (TQS al-A’raf 7]: 96).


Kebijakan Pemerintah bertolak belakang dengan sistem politik dan negara dalam Islam. Seharusnya tugas dan peran penguasa dalam Islam adalah melakukan ri’âyah asy-syu’ûn al-ummah (mengelola urusan umat) dengan cara menerapkan syariah Islam. Rasulullah saw. bersabda:


«فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»


Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).


Negara tidak boleh menyerahkan aset-aset negeri kepada asing maupun aseng yang menyebabkan mereka menjajah umat. Negara pun tidak boleh melakukan transaksi utang-piutang ribawi yang merugikan umat.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post