NGGAK GITU JUGAK PAK LUHUT


 Ahmad Rizal (Direktur ELFIKRA)


Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta masyarakat tak memandang buruk kedekatan Indonesia dengan China yang telah terjalin selama ini.

Sebab, Indonesia memiliki ketergantungan kepada negara tersebut dalam hal obat-obatan. China kata Luhut, telah menjadi produsen obat utama yang berkontribusi terhadap dua per tiga suplai obat-obatan di dunia.


"Kita jangan marah-marah terus sama China itu. Ternyata dua per tiga obat-obat dunia itu diproduksi di China. Apa yang namanya MIT Harvard segala macam itu pesannya juga ke China. Jadi, kita sendiri kadang-kadang merasa China ini kelas 2," ujarnya dalam konferensi pers virtual, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com, Selasa (15/6).


Masalahnya China adalah negara aktif yang melakukan investasi dan memberikan pinjaman terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumberdaya alam seperti di Indonesia, Afrika, Amerika Latin dan Asia. Salah satu strategi yang ditempuh China untuk memperluas sayap bisnisnya adalah mencontek strategi negara-negara maju seperti AS dan Jepang yang memberikan bantuan hibah dan utang secara bilateral dan melalui lembaga-lembaga multilateral yang mereka kuasai, seperti World Bank dan Asia Development Bank.


Saat ini bentuk bantuan yang diberikan Cina kepada negara mitranya yaitu: hibah, pinjaman tanpa bunga dan pinjaman konsesi atau kredit ‘lunak’. Sebagian besar dari bantuan tersebut dalam bentuk bantuan proyek. Jika hibah dan utang tanpa bunga berasal dari budget pemerintah, maka utang dengan bunga dan konsesi berasal dari bank-bank BUMN seperti CDB, ICBC dan Export-Import Bank of China. Meskipun demikian, bank-bank tersebut sejatinya merupakan kendaraan pemerintah dalam hal ini Partai Komunis Cina dalam menjalankan strategi politik dan ekonominya. Adapun secara teknis proyek-proyek di negara pengutang ditopang oleh BUMN Cina lainnya. Dalam hal pertambangan di Afrika, misalnya, China’s National Overseas Oil Company (CNOOC), China National Petroleum Corporation (CNPC), and the China Petrochemical Company (SINOPEC) menjadi pemain utama.


Pepatah ‘tidak ada makan siang gratis’ tentu berlaku pada utang-utang yang diberikan Cina. Pinjaman yang diberikan diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. Mengutip riset yang diterbitkan oleh Rand Corporation, China’s Foreign Aid and Government-Sponsored Investment Activities, disebutkan bahwa utang yang diberikan oleh Cina mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari Cina.


Salah satu contoh nyata dari hal itu adalah klausul pemberian utang oleh Cina untuk pembangunan proyek infrastruktur di negara-negara Amerika Latin dan Karibia. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa utang yang diberikan akan digunakan untuk mendukung pelaku usaha Cina dalam membangun infrastuktur seperti energi, jalan, telekomunikasi, pelabuhan, tambang dan lain-lain. Proyek yang memenuhi syarat adalah yang memiliki “elemen Cina”, yakni peralatan atau jasa yang diberikan oleh pihak Cina tidak boleh kurang dari 60% dari total investasi. Adapun jumlah kredit yang diberikan Cina untuk setiap proyek, maksimal 70% dari total kebutuhan investasi. Selain itu, organisasi dan perusahaan Cina didorong untuk berinvestasi pada proyek-proyek tersebut.


Dalam kasus pembangunan telekomunikasi di Afrika, pinjaman yang diberikan oleh China Exim Bank, CDB dan China-Afrika Development Fund kepada Pemerintah Afrika disertai syarat agar peralatan telekomunikasi dan infrastrukturnya berasal dari Cina. Hal serupa terjadi di sektor energi; kredit yang ditawarkan oleh Cina untuk pembangunan infrastruktur ditukar dengan minyak.


Hal yang sama juga berlaku bagi Indonesia. Selain harus membayar bunga yang relatif tinggi, juga disyaratkan agar BUMN Indonesia yang menggarap proyek-proyek tersebut yang dibiayai oleh utang dari Cina harus bekerjasama dengan BUMN negara itu (thejakartapost, 3/7/2015). Dalam kasus pinjaman dari CDB kepada tiga bank BUMN di atas, diakui oleh Dirut BRI dan Mandiri bahwa utang yang mereka tandatangani baru akan cair jika proyek-poyek yang akan didanai oleh bank-bank tersebut mendapat persetujuan CDB (Bisnis Indonesia, 29/9/15). Dengan kata lain, penggunaan utang itu harus sesuai dengan kepentingan Cina.


Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam berbagai proyek pengembangan infrastruktur di negara ini, kehadiran dan peran perusahaan-perusahaan Cina menjadi sangat dominan mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa hingga konstruksi (engineering, procurement, construction[EPC]). Membanjirnya barang-barang yang terkait dengan konstruksi infrastruktur seperti mesin-mesin dan baja serta pekerja ahli hingga buruh kasar dari Cina merupakan konsekuensi dari pemberian utang tersebut. Padahal sebagian besar dari barang dan jasa tersebut sejatinya amat melimpah di negara ini.


Selain oleh tingginya motif politik dan ekonomi dari Cina, faktor penarik datangnya investasi Cina ke negara ini adalah mentalitas Pemerintah Indonesia yang hingga saat ini tidak berubah: bergantung pada kekuatan asing untuk membangun negara ini.


Ihwal kesepakatan Indonesia dengan Cina terjadi ketika Presiden Jokowi menandatangani Kerjasama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategic Partnership) antara Indonesia dan Cina di Beijing (26/3/15). Dalam perjanjian tersebut, berbagai hal disepakati, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu butir kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kedua negara mendorong kerjasama antar BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Cina juga dilibatkan dalam pembangunan proyek 35 ribu MW mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi hingga perawatan. Pada butir lainnya disebutkan bahwa kedua negara akan bekerjasama membangun kawasan industri yang terintegrasi. Nantinya Pemerintah Indonesia akan memberikan prioritas kepada investor Cina untuk memanfaatkan kawasan tersebut.


Dalam pertemuan lainnya, Pemerintah juga secara tegas menyatakan dukungan atas berbagai kepentingan Cina di Indonesia. Ketika bertemu dengan Xi Jinping di Jakarta (22/4/15), Jokowi juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap memperluas kerjasama dengan Cina di berbagai bidang. Salah satunya adalah mengkolaborasikan rencana Cina “21st Century Maritime Silk Road” dengan strategi pembangunan pemerintahan Jokowi. Proyek Cina tersebut merupakan bagian dari ‘one road, one belt’ yang digagas Pemerintah Cina untuk membangunan infrastruktur laut dan darat yang menghubungkan Cina dengan kawasan-kawasan di Asia hingga Eropa. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi negara Tirai Bambu di kawasan tersebut.


Oleh karenanya, untuk menghadapi kekuatan Tiongkok, khususnya menghadapi Chinese Debt Trap yang penting untuk dilakukan adalah: (1) mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur yang berpihak pada rakyat, bukan kepentingan pemilik modal, atau kepentingan politik praktis penguasa semata (2) dibutuhkan political will negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Hal tersebut hanya bisa terwujud dengan kekuatan yang besar berupa kekuatan ideologi. Kerusakan yang terjadi saat ini tidak lepas dari kerusakan yang dilahirkan ideologi kapitalisme, maka solusi satu-satunya adalah dengan penerapan ideologi Islam.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post