Pajak Sembako Bisa Ngebikin Rakyat Miskin K.O


 Ahmad Rizal (Direktur ELFIKRA)


Masyarakat menyambut muram atas rencana kebijakan pemerintah terbaru. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak bakal dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal yang sama juga akan dikenakan terhadap barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.


Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Atas rencana penerapan PPN ini, banyak yang menilai, hal ini hanya akan semakin menyengsarakan rakyat. Kebijakan PPN sembako otomatis menyebabkan harga kebutuhan utama rakyat mengalami kenaikan. Karena, sesuai aturan perpajakan, pihak yang menanggung beban pajak PPN adalah konsumen akhir atau pembeli.


Bila kita cermati, peningkatan pendapatan negara dari pajak merupakan dampak dari kebijakan ekonomi kapitalis yang meminimalkan peran negara dalam perekonomian. Akibatnya, kesejahtera-an rakyat diserahkan kepada mekanisme pasar dan pihak swasta. Hal ini dapat kita lihat dari peran pajak sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulator. Dalam hal ini, perusahaan swasta dibebani untuk memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi.


Fungsi budgeter yaitu menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Jadi wajar jika setiap tahun selalu terjadi target peningatan pajak baik secara kuantitas (jumlah rupiah) maupun kualitas (jenis pajak dan jumlah pembayar pajak). Dalam konteks Indonesia cengkeraman Kapitalisme (neoliberal) ini semakin kuat dengan melihat perkembangan APBN dari tahun ke tahun; secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Tahun, 1989, misalnya sumber pendapatan negara yang berasal dari Pajak masih sekitar 51%. Namun, tahun 2006 pendapatan negara dari pajak meningkat menjadi 75%; sisanya dari pengelolaan SDA dan pinjaman. Menurunnya penerimaan bukan pajak adalah dampak kebijakan Pemerintah yang semakin kapitalis melalui proyek swastanisasi pengelolaan SDA ke swasta, khususnya asing, melalui peningkatan investasi yang dilegalkan melalui UU seperti UU SDA, UU Minerba, UU Penanamaan Modal; yang terbaru rencana swastanisasi pengelolan listrik. Lalu dari sisi kualitas, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah terus meningkatkan obyek pajak dan subyeknya. Saat ini menurut survey Bank Dunia ada 52 jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia. Jumlah para wajib pajak juga dilipat gandakan sehingga mereka yang harus memasukkan SPT ditargetkan mencapai di atas 10 juta.


Fungsi regulasi yaitu menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi ini diharapkan pajak bisa dijadikan sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Namun kenyataannya, setiap APBN yang disusun oleh Pemerintah selalu tidak pro rakyat. Sebagai contoh, RAPBN 2021 dinilai masih pro birokrasi dan kalangan kapitalis. Hal ini bisa dilihat dengan menurunnya anggaran subsidi. Sebaliknya, pengeluaran didominasi oleh peningkatan gaji dari dan pembayaran bunga utang yang sangat tinggi.


Jadi, jelaslah bahwa fungsi pajak sebagai alat distribusi itu tidak pernah terealisasi. Yang terjadi adalah pajak sebagai alat ekploitasi untuk kepentingan para kapitalis dan birokrat. Pasalnya, penerimaan negara yang terbesar dari pajak sebenarnya berasal dari rakyat, baik melalui pajak langsung maupun pajak tidak langsung yang dibebankan oleh perusahaan melalui tingginya harga barang. Lalu ketika pajak tersebut sudah terkumpul, alokasi yang terbesar ternyata juga bukan untuk rakyat.


Kekeliruan lain dalam paradigma ekonomi kapitalis ini juga dampak dari minimnya anggaran negara untuk jaminan sosial. Pemerintah mengalihkan sebagian tanggung jawab sosialnya, bahkan seluruhnya, kepada swasta, baik individu maupun perusahaan. Inilah yang menjadi akar problem perburuhan. Pasalnya, buruh selalu menuntut fasilitas yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab perusahaan seperti hak buruh dalam pendidikan dan kesehatan, hak libur dan cuti (termasuk cuti haid, hamil dan melahirkan bagi buruh wanita), sampai penyediaan fasilitas kesehatan untuk keluarga yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan buruh.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post