Pasal Penghinaan Presiden Masuk RUU KUHP, Perlukah?


 

Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


Saat ini pemerintah dengan DPR sedang menggodok RUU KUHP. Poin krusial yang menuai kontroversi adalah adanya pasal penghinaan presiden dan wapres serta lembaga tinggi negara di dalamnya.


Pasal yang dimaksud tertuang di dalam Bab IX tentang Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara (detik.com, 07/6/2021). Pada pasal 219 mengatur penghinaan kepada presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan hukuman penjara 4,5 tahun. Secara umum penghinaan bila ditujukan kepada pemerintahan yang sah bisa diancam 3 tahun penjara atau denda kategori IV. Hal ini diatur pada pasal 240. Sedangkan pada pasal 353 ayat ke-1 dinyatakan bahwa orang yang menghina kekuasaan umum atau lembaga negara secara lisan dan tulisan di muka umum bisa diancam penjara selama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori II. Di ayat ke-2, bila penghinaan tersebut menimbulkan kerusuhan bisa diancam 3 tahun penjara atau denda paling banyak kategori III. Tentunya lembaga negara di sini termasuk DPR.


Jika kita memperhatikan eksistensi sebuah negara tentunya ada pihak pelaksana pemerintahan dan pihak pengontrolnya. Walaupun disebutkan secara umum lembaga negara, tentunya yang banyak bersinggungan dengan penyusunan regulasi bersama pemerintah adalah wakil rakyat dalam hal ini adalah DPR. Artinya pengaduan dan kritikan dari masyarakat pintu salurannya adalah lewat wakil rakyat.


Memang benar bahwa kewibawaan pemerintah dan lembaga negara termasuk DPR harus tetap dijaga. Akan tetapi bukan lantas dengan memberikan stick ataupun carrot kepada masyarakat. Jelas adanya Bab IX dalam RUU KUHP ini menjadi stick bagi masyarakat yang melakukan tindakan yang dimaksud. Lantas, di manakah carrot-nya bagi masyarakat yang tidak menghina apalagi mendukung dan mengapresiasi kekuasaan umum dan lembaga negara?


Pasal tersebut hanya berbicara stick. Bahkan diperkuat dengan alibi bahwa kepala negara lain saja dilindungi wibawanya, maka lebih pantas untuk melindungi kewibawaan kepala negara sendiri. Untuk semakin memperkuat hal tersebut dinyatakan bahwa beberapa negara sudah menerapkan delik penghinaan kepada kepala negaranya seperti Belgia dan Jerman.


Pertanyaannya, mengapa tidak mencari akar persoalan yang mengakibatkan terjadinya penghinaan kepada presiden dan wapres termasuk DPR? Kesan yang timbul bahwa pemerintahan ini anti kritik. Bagaimanapun obyektifnya prosedur pelaksanaan delik penghinaan itu dirumuskan dan dilakukan, tetap akan berpotensi terjadi abuse of power. Apabila delik penghinaan tersebut masuk ranah pidana, tentunya kepolisian dan kejaksaan yang akan turun menanganinya. Sementara itu keberadaan kedua lembaga ini adalah bagian dari eksekutif. Artinya akan terdapat potensi sifat deliknya bersifat sensitif hingga mengarah seolah masyarakat akan berbuat makar dan hal-hal lain yang dianggap merugikan jalannya pemerintahan.


Ambil contoh dalam penistaan yang berulang terhadap Islam. Tatkala umat Islam bergerak melaporkan para penista, timbullah semacam sentimen bahwa umat Islam tidak toleran. Bahkan aksi 212 bela Islam dianggap sebagai aktifitas yang membahayakan kebhinnekaan.


Sekali lagi seharusnya yang dilakukan adalah faktor yang memicu lahirnya respon masyarakat terhadap kekuasaan. Ketika pasal penghinaan presiden dan wakil presiden ini dimunculkan kembali, dari sini bisa dipahami bahwa sudah sedemikian daruratnya penghinaan tersebut. Maka langkah yang mestinya diambil adalah melakukan koreksi. Apakah selama ini kekuasaan sudah berfungsi mengayomi seluruh warga negaranya tanpa pandang bulu? Apakah pemerintahan yang ada sudah mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya ataukah malah meningkat kemiskinannya? Apakah pemerintahan yang ada mampu mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh warga negaranya?


Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pemerintahan harus jujur dalam menjawabnya. Menurut kami, masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal inilah DPR harus mengambil peran mengontrol pemerintah.


SDA yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dikangkangi korporasi. Justru negara mengambil kebijakan akan menaikkan Ppn produk konsumsi, pajak bagi sembako dan berbagai pajak lainnya. Mengapa pemerintah tidak mengambil langkah menasionalisasi SDA tersebut?


Di masa pandemi ini, kebijakan yang diambil pemerintahan terlihat sangat kontradiktif. Rakyat begitu ketat untuk dibatasi pergerakannya. Di sisi lain, orang asing dari China dan India bisa leluasa masuk ke Indonesia. Padahal katanya tidak ingin Indonesia mengalami tsunami Covid sebagaimana India.


Satu lagi dalam hal pemberantasan korupsi. Kasus Mega korupsi masih terbengkalai, seperti kasus Jiwa sraya, Asabri dan lainnya. Sementara langkah yang diambil pemerintah terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Baru baru ini TWK KPK diduga kuat termasuk bagian dari pelemahan KPK itu sendiri.


Intinya di saat pemerintahan itu berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat, mampu mewujudkan keadilan hukum dan kesejahteraan umum, tentunya tidak diperlukan lagi adanya pasal ataupun delik penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Di sinilah urgensi untuk menela'ah kembali sistem politik kenegaraan yang diadopsi dan dijalankan selama ini.


Sistem demokrasi yang dijalankan di negeri ini justru telah menjauhkan dari terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umum. Pasalnya sistem Demokrasi ini berasaskan sekulerisme. Nilai halal dan haram tidak lagi menjadi perhatian. Kepentingan yang lebih mendominasi. Sistem Demokrasi telah nyata melahirkan ketimpangan sosial.


Oleh karena itu sangat urgen untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini berasaskan pada aqidah atau keyakinan mayoritas masyarakat negeri ini. Dengan memperhatikan mayoritas, tentunya akan mampu juga mengayomi yang minoritas. Apalagi mayoritasnya adalah muslim. 


Dalam penyelenggaraan pemerintahan negaranya, masyarakat akan memandang bahwa membela kehormatan negerinya adalah sama dengan membela Islam. Begitu pula membela wibawa pemerintahannya itu adalah wujud dari membela wibawa agama dan syariat Islam yang dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Masyarakat merasakan akan kerahmatan dari penerapan Islam itu sendiri. Artinya dengan sendirinya tidak diperlukan lagi adanya regulasi yang berkaitan dengan penghinaan kepada kepala negara dan kekuasaan yang sedang establish. Bukankah masyarakat sudah memahami dengan baik pernyataan al-imam al-ghazali berikut ini. 


الدين اس وسلطان حارس،  ومالا اس له فمهظوم، وما لا حارس له فضائع

Agama itu asas. Sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak punya asas, maka ia akan rapuh. Dan sesuatu yang tidak ada penjaganya, maka ia akan lenyap. 


#10 Juni 2021

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post