Pemaksaan Pajak Zalim Oleh Pemerintah Adalah Haram!


 Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)


Bereaksi atas rencana kebijakan pemerintah, masyarakat dari berbagai lapisan menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. 


Kebijakan ini berpotensi makin memberatkan kehidupan masyarakat bawah. Apalagi, isu PPN sembako ini bergulir pada saat pandemi Covid-19. Harusnya pada saat pandemi ini, pemerintah memberi subsidi, bukan justru menarik PPN dari beberapa komoditas sembako. 


Pemerintah yang tidak punya rasa malu dan amanah berencana mewajibkan pajak terhadap banyak komoditi dan jasa yang membebani masyarakat.  Pajak-pajak itu adalah berpotensi melemahkan industri dan perdagangan serta menimpakan kerusakan parah pada masyarakat secara umum.


Menurut penulis, ini adalah demokrasi yang hakiki yang menyusahkan masyarakat umum demi sekelompok kecil orang berpengaruh.  Hal itu seperti kondisi di Barat yang tidaklah lebih baik dari kondisi yang ada di Timur.  Jika tidak, lalu kenapa pemerintah konsern untuk mewajibkan pajak-pajak itu kepada masyarakat miskin secara umum?  Dan kenapa zakat tidak dipungut dari orang-orang kaya di tengah masyarakat?  Kenapa tambang emas, tembaga, batubara, minyak dan gas di Buluchistan diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing dengan harga murah?  Kenapa hasil dari tambang-tambang itu tidak dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat?  


Islam telah mengharamkan semua pajak seperti pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang diwajibkan kepada orang kaya maupun miskin secara langsung atau tidak langsung.  Pajak di dalam Islam hanya diwajibkan terhadap orang-orang kaya di tengah masyarakat saja dan tidak diwajibkan kepada orang-orang miskin.  Dan pajak di dalam islam itu hanya dipungut secara temporer, bukan terus menerus dan hanya dipungut hanya dalam kondisi tertentu yang telah dinyatakan oleh syara’ dan bukan pada semua keadaan.  Kharaj dan ‘usyur hanya diwajibkan atas tanah.  Sementara zakat diwajibkan atas orang yang memiliki harta sudah mencapai nishab.  Di dalam sistem islam, terdapat pemasukan besar dari zakat yang masuk ke kas pendapatan baitul mal kaum muslim yang akan dibelanjakan untuk delapan golongan yang berhak menerima zakat. Juga terdapat pendapatan dalam jumlah besar dari kepemilikan umum seperti minyak, gas, batubara, barang tambang, yang sebagiannya akan dibelanjakan untuk memenuhi belanja negara. 


Sedangkan di bawah sistem kapitalis saat ini, sebagian besar potensi kekayaan alam yang dibutyhkan umat lari ke kantong perusahaan-perusahaan asing melalui penyerahan kepemilikan atas berbagai potensi itu kepada mereka padahal potensi-potensi itu merupakan kepemilikan umum.  Mestinya, dengan adanya potensi berlimpah itu, negara tidak boleh mewajibkan berbagai macam pajak kepada masyarakat umum.  Rasulullah saw telah memperingatkan siapa saja yang memungut pajak itu dan mengancamnya dengan neraka.  Rasul saw bersabda:


لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ


Orang yang memungut cukai/pajak tidak akan masuk surga


Beliau juga bersabda:


صَاحِبُ الْمَكْسِ فِيْ النَّارِ


Orang yang memungut cukai/pajak berada di neraka


Di satu sisi, pemerintah menolak untuk mengurangi belanja besarnya terhadap penguasa dan istana mereka.  Di sisi lain, pemerintah mencabut makanan dari mulut orang-orang miskin diantara masyarakat dan dari mereka yang susah-payah mencari sekedar sesuap nasi.


Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kekayaan negara dan rakyat di negeri ini hilang karena praktik korupsi dan manipulasi para pejabat. Namun harus dicatat, bahwa ini hanyalah faktor kecil. Faktor paling besar yang menyebabkan hilangnya kekayaan negara dan rakyat adalah penerapan sistem Kapitalisme, dengan kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk dalam pengelolaan SDA.


Akibatnya, SDA negeri ini banyak dikuasai swasta/asing, tentu saja hasilnya sebagian besar dinikmati oleh mereka. Sebaliknya, negara dan rakyatnya hanya memperoleh sedikit royalti plus deviden dan pajaknya yang tentu jumlahnya jauh lebih kecil.


Karena itu, negeri ini sesungguhnya tidak memerlukan pajak untuk membiayai dirinya. Sebab, dari hasil-hasil SDA saja, jika sepenuhnya dimiliki/dikuasai negara, maka kas negara akan lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyatnya. Padahal, penerimaan APBN di dalam Islam bukan hanya dari sektor SDA, di sana juga ada sektor lain seperti harta fa’i, ghanîmah, kharaj dan jizyah, harta milik negara, ‘usyr, khumus rikâz, barang tambang, zakat, harta sitaan, dan harta tak bertuan (Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, 232). Selain itu, negara juga mempunyai sumber ekonomi yang lain seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa (‘Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Mutsla).

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post