Perlukah Penerapan Syariah Secara Kaffah?


 Suro Kunto (Ketua SPBRS)


Ada orang yang bilang bahwa sekarang hukum Islam sudah dipraktikkan negara. Saat ini kita sudah dapat melaksanakan syariat Islam dengan baik, seperti ibadah, UU perkawinan, UU peradilan agama, dan sebagainya. 


Menurut saya pendapat di atas tidak tepat. Kelengkapan Din Islam memantapkan Islam sebagai satu-satunya sistem hidup yang berasal dari Allah Swt, Pencipta seluruh makhluk, Yang Mahaadil dan Maha Mengetahui. Ajarannya yang terperinci, lengkap, dan mampu menjawab seluruh problem umat manusia sepanjang zaman telah dijamin sendiri oleh Allah Swt.


“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (TQS an-Nahl [16]: 89). 


Di sisi lain, al-Quran dan Sunah Nabi memuat hukum-hukum yang lengkap tentang ibadah, berpakaian, makanan, minuman, hukum-hukum tentang ekonomi-perdagangan, harta, distribusi harta, ghanimah, fa’i, jizyah, kharaj, tentang peradilan tindakan kriminal, hudud, ta’zir, persaksian, pembuktian (bayyinaat), mahkamah, hingga ke perkara jihad, gencatan senjata, mobilisasi, perjanjian damai, atau utusan/delegasi. Belum lagi perkara-perkara yang menyangkut pendidikan, aturan sosial, keluarga/rumah tangga, dan seterusnya. 


Semua itu berupa sistem hukum yang cakupannya meliputi seluruh bentuk perbuatan manusia, baik antara manusia satu dengan yang lain, antara rakyat dan negara, antara negara Islam dengan negara lain, antara muslim dan nonmuslim, antara hamba dengan Allah Swt. sebagai al-Khalik. 


Para ulama dan fukaha terdahulu ataupun sekarang senantiasa memenuhi kitab-kitab hukum/fikih karangan mereka dengan seluruh pembahasan-pembahasan tadi. Dimulai dari bab Thaharah, sampai bab Peradilan, Jihad, atau Imamah (Ulil Amri).


Allah Swt. mewajibkan kita melaksanakan semua itu. Bila telah menjalankan sebagian tidak puas dengan itu saja, namun akan melakukan yang lain sedemikian rupa hingga dapat menerapkan Islam secara total. Banyak pertanyaan dapat dimunculkan, sudahkah pakaian ditetapkan berdasar Islam? Sudahkah produk makanan-minuman atas dasar Islam? 


Apakah aturan sosial antara pria-wanita, struktur kewajiban nafkah di antara ahli waris, pendidikan, pengelolaan sumber daya alam, atau sistem perburuhan/ketenagakerjaan, ekonomi sudahkah dijalankan atas dasar Islam? Apakah hak-hak anak dan hak-hak rakyat umumnya telah diperolehnya sesuai dengan syariat Islam? Sudahkah hubungan luar negeri didasarkan pada syariat Islam sehingga dakwah Islam oleh negara ke negara lain berjalan? 


Bila jawabannya belum, tidak layak menyatakan tidak perlu menegakkan syariat Islam dengan dalih sudah diterapkannya segelintir hukum Islam. Apa bedanya hukum yang satu dengan hukum yang lain, padahal sama-sama berasal dari Allah Swt? Tidak ada bedanya!

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post