Politik APBN Dalam Islam Adalah Politik Pelayanan Bukan Pemalakan


 Ilham Efendi (Direktur RIC)


Menurut Taqiyuddin an-Nahbani, dalam kitab Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm, politik ekonomi Islam memberikan jaminan atas pemenuhan seluruh kebutuhan pokok bagi setiap individu, juga pemenuhan berbagai kebutuhan sekunder dan luks sesuai kadar kemampuan individu bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kebijakan APBN merupakan aplikasi politik ekonomi dalam kebijakan keuangan negara, baik menyangkut sumber-sumber pendapatan maupun alokasi penggunaannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan pokok masyarakat.


Untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan negara memberikan jaminan dengan mekanisme tidak langsung dan dalam kondisi tertentu menggunakan mekanisme langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut. Dengan begitu, setiap individu tetap diwajibkan bekerja. Namun, jika individu tidak mampu bekerja maka negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan maupun memberikan santunan sampai yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan, Sebab, hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasullah saw. bersabda:


اْلاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ


Imam (kepala negara) adalah pemelihara/pengatur urusan rakyat dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim).


Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam al-Bukhari juga disebutkan, bahwa ada seseorang yang mencari Rasulullah saw., dengan harapan beliau akan memperhatikan masalah yang dihadapinya. Ia adalah seorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk bekerja dalam rangka mendapatkan suatu hasil (kekayaan), juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian Rasulullah saw. memanggilnya. Beliau menggenggam sebuah kapak dan sepotong kayu, yang diambil sendiri oleh beliau. Kemudian beliau serahkan kepada orang tersebut dan Beliau sediakan lokasi bekerjanya. Setelah beberapa waktu, orang itu mendatangi Rasulullah saw. seraya mengucapkan terima kasih kepada beliau atas bantuannya dan menceritakan tentang kemudahan yang kini ia dapati.


Dari sini maka para ulama menyatakan bahwa wajib atas Pemerintah untuk memberikan sarana pekerjaan kepada para pencari kerja dan menciptakan lapangan kerja. Para khalifah telah melaksanakannya dengan baik, terutama pada masa-masa kejayaan dan kecemerlangan penerapan Islam dalam kehidupan.


Lalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam bentuk pendidikan, kesehatan dan keamanan, semua itu dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan pokok tersebut.


Dalam masalah pendidikan, negara bertanggung jawab untuk menanganinya, dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Gaji guru, misalnya, adalah beban yang harus dipikul negara dan pemerintah dan diambil dari kas Baitul Mal. Rasulullah saw. telah menetapkan kebijak-sanaan terhadap para tawanan Perang Badar. Khalifah Umar Ibnu al-Khaththab memberikan gaji kepada tiga orang guru ngaji sebesar 15 dinar setiap bulan atau 63,75 gram emas perorang. Jadi kalaulah dianggap 1 gram emas harganya Rp 1.000.000,- maka gaji guru, pengajar anak-anak, lebih kurang Rp. 80.820.000,- (Bandingkan dengan gaji guru sekarang).


Adapun yang berhubungan dengan jaminan kesehatan, ada riwayat bahwa Muqauqis, Raja Mesir, pernah menugaskan (menghadiahkan) seorang dokter (ahli pengobatan)-nya untuk Rasulullah saw. Oleh Rasulullah saw. dokter tersebut dijadikan sebagai dokter kaum Muslim dan untuk seluruh rakyat, dengan tugas mengobati setiap anggota masyarakat yang sakit tanpa diminta bayaran. Tindakan Rasulullah saw. itu, dengan menjadikan dokter tersebut sebagai dokter kaum Muslim menunjukkan bahwa kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah saw. juga pernah membangun suatu tempat pengobatan untuk orang-orang sakit dan membiayainya dengan harta Baitul Mal. Hal ini senantiasa dilakukan oleh para khalifah dengan sebaik-baiknya.


Adapun keamanan juga merupakan kebutuhan pokok. Hal ini mudah dipahami. Sebab, tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya baik kewajiban ibadah, kewajiban bekerja, maupun kewajiban bermuamalat secara islami termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk melaksanakan ini semua maka negara haruslah memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara.


Adapun dalil yang menunjukkan bahwa keamanan adalah salah satu kebutuhan jasa pokok adalah sabda Rasulullah saw.:


مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِيْ سَرْبِهِ، مُعَافِيً فِيْ بَدَنِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا


Siapa yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memilliki bahan makanan untuk hari itu maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya (Al-Hadits).


Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga masyarakat—baik Muslim maupun ahludz-dzimah—berupa pangan, sandang dan papan. Islam pun telah menjamin terselenggaranya penanganan masalah pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post