Proyek Sertifikasi Penceramah Untuk Membungkam Mubaligh?


 Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD) 


Berkaitan dengan viralnya kabar seputar Menag Yaqut saat rapat kerja dengan DPR RI Komisi VIII mengatakan bahwa dalam rangka penguatan moderasi beragama, para Dai dan penceramah agama akan disertifikasi wawasan kebangsaan. Selain itu, sertifikat wawasan kebangsaan ini menurut Yaqut, untuk meningkatkan kompetensi para Dai dalam menjawab berbagai isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan Hubbul Wathon Minal Iman.


Rencana Menteri Agama ini seperti mengulang niat pemerintah yang dulu pernah ada. Saat itu rencana itu gagal karena ditolak oleh kaum Muslim.


Kami menilai, apabila rencana ini diterapkan maka menjadi cermin sikap otoriter pemerintah. Jadi orang tidak boleh mengkritik, memberikan nasihat, kalau nasihat dan kritikan itu berbeda dengan kebijakan pemerintah.


Posisi da'i dianggap berbahaya oleh pemerintah karena langsung bersinggungan dengan masyarakat. Secara fakta, banyak da'i yang menyampaikan Islam apa adanya dan menasihati pemerintah dengan tujuan agar membangkitkan kesadaran masyarakat.


Misal, apabila seorang khatib menjelaskan makna ayat dari surat Al-Baqarah yang berbunyi “Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani terhadap kamu sampai kamu mengikuti agama mereka”, ayat itu tidak punya makna lain selain kedua agama tersebut memang mempunyai kebencian yang luar biasa kepada Islam dan umatnya.


Namun kemudian ketika ayat itu dibacakan, itu kan bisa pemerintah menganggap bahwa ayat tersebut mengganggu kemajemukan, memberikan hasutan, nanti ada ayat yang tidak boleh dibacakan apalagi diterangkan. Ini kan bahaya sekali. Ini memasung hukum Islam itu sendiri.


Pemerintah seolah-olah takut dikritik dan dinasihati masyarakatnya, takut kepada para khatib yang lugas dan tegas menyampaikan Islam apa adanya. Ya itu kan sebenarnya upaya untuk  membungkam kelompok-kelompok yang dianggap bisa memainkan posisi kekuasaan. Dari kebijakan ini, ada dugaan kuat rezim penguasa ingin mempertahankan kekuasaan mereka dengan melakukan tindakan represif dengan cara ingin memasung Islam.


Bayangkan Islam yang milik Allah, pemilik bumi dan alam semesta ini dianggap berbahaya. Ada bagian-bagian Alquran yang buruk, membahayakan, mengganggu kebhinnekaan, dan kesatuan sehingga tidak boleh disebarkan.


Kita pahami bahwa ini semua terjadi dikarenakan standar baik dan buruk bukanlah berasal dari hukum Islam. Apa yang dikatakan Islam itu dianggap buruk, nah karena mereka yang berkuasa. Mereka menyeleksi orang berbicara itu harus berdasarkan baik buruk penguasa.


Upaya sertifikasi ini justru bertolak belakang dengan karakter ulama itu sendiri.Al-Mawardi, dalam kitabnya, Adab ad-Dunya wa ad-Din, menyatakan bahwa akhlak ulama’ adalahtawadhu’, “Akhlak yang wajib dimiliki oleh ulama adalah tawadhu’, dan menjauhi ujub (membanggakan diri). Karena tawadhu’ membuat orang tertarik, sedangkan ujub membuat orang lari. Ujub bagi siapapun jelas buruk, terlebih jika ujub tersebut ada pada ulama.” (Lihat, Al-Mawardi,Adab ad-Dunya wa ad-Din,hal. 51).


Bayangkan, jika para ulama harus disertifikasi, kemudian sertifikasi ini menjadi legalitas mereka untuk menyampaikan ilmu, maka ini sama dengan membunuh karakter mereka sebagai ulama yang seharusnyatawadhu’, tidak bolehujub, karena keulamaannya. Tidak mustahil, dengan sertifikasi ini, akan muncul kumpulan orang yang menyandang sertifikat ulama, tetapi jauh dari pantas disebut ulama. Pun, tidakkah kemudian sang da'i akan menjadi ulama pesanan? Alias ulama yang terbeli.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post