Save Sangihe Island


 Muhammad Amin,dr,MKed.Klin. SpMK (Direktur Poverty Care)


Berita meninggal Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong memicu perhatian publik kepada nasib rencana tambang emas PT. Tambang Mas Sangihe. Pasalnya Wakil Bupati Helmud Hontong menolak pendirian tambang itu. Lalu seperti apa profil PT Tambang Mas Sangihe ini? Sebelum meninggal, diketahui bahwa Helmud Hontong menolak izin operasi pertambangan emas dari PT. Tambang Mas Sangihe. Berdasarkan pemberitaan yang beredar, pembangunan tambang emas ini akan merusak lingkungan dan mengambil separuh wilayah yang dilindungi. Berikut profil PT. Tambang Mas Sangihe yang diketahui bukan milik pemerintah pusat. (bbc.com, 7/6/2021)


Pemegang izin wilayah tambang seluas 42.000 hektar di Sangihe adalah perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS). TMS adalah gabungan dari perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation yang merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 70 persen, dan tiga perusahaan Indonesia. TMS yang memegang kontrak karya (KK) generasi VI sejak 17 Maret 1997 lalu telah mengantongi persetujuan kelayakan lingkungan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 25 September 2020 dan izin operasi produksi dari Kementerian ESDM awal tahun ini. Artinya, TMS berhak mengeksploitasi emas dan tembaga di enam kecamatan yang terbagi menjadi 80 kampung selama 33 tahun ke depan. Dari luas itu, terdapat 4.500 hektare yang memiliki mineralisasi utama yaitu di Kampung Bawone, Binebase, Sade, dan Kupa. Contoh, berdasarkan hasil eksplorasi perusahaan di Binebas dan Bowone, menurut sumber daya terunjuk, terdapat potensi 114.700 ons emas dan 1,9 juta ons perak. Ditambah, 105.000 ons emas dan 1,05 juta ons perak berdasarkan sumber daya tereka. (kompas.com, 12/6/2021)


Eksplorasi emas oleh swasta merupakan kesalahan besar. Bila kita rujuk sejarah eksploitasi emas Indonesia, sejak tahun 1967, berapa ribu triliun hasil emas melayang ke luar negeri? Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya. Akan tetapi, bisa dipastikan angkanya jauh lebih kecil dari hasil yang diperoleh asing. Andai tambang tersebut sepenuhnya dikelola oleh negara, dana yang tidak sedikit itu tentu bisa diselamatkan untuk menyejahterakan rakyat. Begitu juga dengan barang tambang lain.


Emas, air, listrik, minyak bumi, dan barang-barang tambang lainnya adalah harta kekayaan yang diciptakan Allah SWT untuk dinikmati umat dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jika negara menguasainya, maka hal tersebut hanyalah agar tidak dikuasai individu ataupun pihak asing. Lebih penting dari itu, agar negara dapat mengatur pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab, merekalah pemilik yang sesungguhnya, atau barang tambang itu adalah kepemilikan umum.


Semua orang tahu alam Indonesia sangat kaya. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia. Tanahnya subur, alamnya indah. Indonesia juga adalah negeri yang memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Ironisnya, di balik kekayaan Indonesia yang begitu melimpah, justru lilitan utang luar negeri menenggelamkan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensional yang berkepanjangan. Rakyat semakin terpuruk dalam kemiskinan dan penderitaan. Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung beban utang yang sedemikian besarnya itu? Tidak lain tentu saja adalah rakyat Indonesia sendiri.


Umat Islam harus menyadari, pengelolaan SDA adalah perkara yang sangat vital dan berkesinambungan dengan manajemen dan kebijaksanaan. Degradasi pengelolaan sumberdaya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia karena tidak mengikuti dan menerapkan kaidah-kaidah syariat, serta keberanian manusia dalam melawan kaidah-kaidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.


Berbagai persoalan krusial sebagai implikasi yang timbul karena tidak diterapkannya aturan pengelolaan sumber daya alam yang benar, sangat kita rasakan akibatnya hingga kini. Permasalahan ini berpangkal dari tidak tegaknya aturan main regulasi penerapan dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam.


Dalam konsep Islam, jelas SDA dikelola oleh negara untuk rakyat. Sumber daya alam yang potensinya melimpah merupakan milik umum yang harus dikelola secara profesional dan transparan oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada publik. Dengan demikian, potensi pendapatan yang dapat diraup negara akan lebih besar dibandingkan dengan sistem saat ini yang hanya mengandalkan penerimaan dari pajak dan royalti. Dana-dana yang melimpah tersebut, dalam jangka panjang, cukup untuk mendanai berbagai pelayanan publik yang selama ini dikomersilkan oleh negara, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan energi listrik serta gas.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post