SELAMATKAN TAMBANG EMAS SANGIHE!


 Lukman Noerochim (Peneliti Senior FORKEI)


Salah satu SDA Indonesia adalah Pulau Sangihe. Pulau ini menyimpan sederet harta karun yang salah satunya adalah potensi emas. Wilayah itu menyimpan sumber daya terunjuk sebesar 3,16 juta ton dengan kadar emas 1,13 gram per ton (g/t) dan perak 19,4 g/t.


Izin penambangan emas di Kepulauan Sangihe belakangan ini menjadi sorotan, menyusul meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong ketika di perjalanan dari Bali menuju Manado melalui Makassar.


Pasalnya, beberapa waktu sebelum meninggal, Helmud Hontong diketahui telah membuat surat permohonan pembatalan izin operasi pertambangan emas di wilayahnya. 


Kepala Pokja Informasi Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Sony Heru Prasetyo menyebut surat yang dikeluarkan Menteri ESDM nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 pada Januari 2021 lalu sudah sesuai dengan izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi.


PT TMS mendapat izin operasi produksi selama 33 tahun, terhitung sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054. Bob mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). (kompas.com, 11/6/2021)


Sejumlah masyarakat menolak swastanisasi tambang emas di Kepulauan Sangihe. Namun, bisa dipahami swastanisasi adalah dampak dari penerapan sistem kapitalisme. Kapitalisme yang dipraktekkan di Indonesia membuat ekonomi sakit. Jika Anda mengaitkan hal itu dengan Kapitalisme sebagai ideologi untuk kehidupan, maka terlihat bahwa hal ini dibangun di atas kebebasan, yakni kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang merupakan hal yang utama dari kebebasan-kebebasan yang lain.


Tak hanya PT TMS, ada lagi tambang emas berskala besar, misalnya PT Freeport yang puluhan tahun ‘mengelola’ emas di Jayapura, yang diperkirakan memiliki cadangan emas jutaan ton dan bernilai ratusan triliun rupiah. Itu baru dari emas. Sejumlah perusahaan asing juga banyak menjarah migas di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Blok Cepu, dll. Ironisnya, perusahaan-perusahaan asing tersebut mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan mendapatkan legalitas dari Pemerintah dan DPR melalui sejumlah UU, peraturan dan kebijakan lainnya.


Memang, eksploitasi kekayaan negara, termasuk sumberdaya alam Indonesia, oleh negara-negara asing berjalan lancar karena adanya kerjasama dengan pejabat korup, konglomerat hitam serta bantuan dari kaki tangan dan antek-antek asing. Sudah menjadi rahasia umum, para komprador tersebut dikenal dengan Mafia ekonomi yang bercokol sejak masa lahirnya Orde Baru hingga saat ini.


Sikap pragmatisme dan tamak oknum penguasa dan pejabat negara yang hanya mengejar kedudukan dan keuntungan materi menyebabkan mereka mudah ditundukkan oleh kepentingan asing, baik dengan jalan ditekan maupun disuap. Bahkan mereka sendirilah yang mengemis kepada Barat agar diberikan bantuan meskipun konsekuensinya negara harus digadaikan. Itulah yang terjadi. Wajar jika mayoritas rakyat Indonesia saat ini hidup dalam kemiskinan, karena kekayaan mereka memang telah dirampok dan dijarah khususnya oleh pihak asing, atas izin Pemerintah dan DPR.


Bicara solusi, hanya ada satu, yaitu solusi syariah Islam. Syariah Islam dengan berbagai perangkat aturannya dapat menghentikan bahkan mencegah terjadinya aliran dana kepada pihak asing. Adapun aturan-aturan tersebut adalah:


Pertama, dari sisi kebijakan pengelolaan kekayaan milik umum, Islam melarang sumberdaya milik umum dikuasai dan dikelola oleh swasta bahkan wajib dikelola oleh negara. Dalam hal ini, Islam melarang adanya privatisasi terhadap kepemilikan umum apapun alasannya. Dengan kata lain, kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh swasta apalagi pihak asing. termasuk tambang emas di Pulau Sangihe, wajib dikelola pemerintah lalu hasilnya dikembalikan pada rakyat.


Kedua, dari sisi kebijakan kepemilikan, harus diterapkan konsep kepemilikan menurut Islam. Kaum Muslim tidak boleh menerima Politik Pasar Bebas yang dipropagandakan dengan gencar dan luas oleh AS dan negara-negara Barat. Sebab, strategi tersebut merupakan penerapan kebebasan hak milik yang diserukan oleh sistem Kapitalisme. Jelas ini bertentangan dengan hukum-hukum Islam.


Apalagi, Politik Pasar Bebas juga akan menghalang-halangi negeri-negeri Islam untuk membebaskan diri dari belenggu kekufuran dan orang-orang kafir. Jelas ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Swt. (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 141).


Ketiga, kaum Muslim harus menghentikan dan menghindarkan diri dari utang luar negeri yang penuh dengan riba dan madarat. Mekanisme utang luar telah mengakibatkan berbagai kerusakan dan bahaya bagi negara-negara penerima utang. Atas dasar ini, kaum Muslim harus berhati-hati terhadap utang luar negeri yang diberikan negara-negara donor. Sebab, utang luar negeri yang dapat memberikan bahaya adalah haram hukumnya. Apalagi bahwa bantuan tersebut tidak terlepas dari sistem ribawi (bunga pinjaman) yang sangat dilarang di dalam Islam.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post