Subsidi Mampu Menciptakan Keseimbangan Ekonomi?


 Yuli Sarwanto (Direktur FAKKTA)


Islam telah mewajibkan berputarnya harta di antara seluruh individu rakyat dan melarang harta itu hanya berputar di antara sebagian anggota masyarakat saja. Allah Swt. berifman:


…كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ…


Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS al-Hasyr [59]: 7).


Kesenjangan bisa terjadi baik karena kurang berjalannya mekanisme ekonomi atau karena terjadi kelalaian dan penyepelean hukum-hukum syariah. Jika kesenjangan itu terjadi, negara harus mengatasinya dengan mewujudkan kembali keseimbangan ekonomi di masyarakat. Caranya adalah dengan memberikan harta dari harta milik negara kepada orang yang tidak mampu. Dengan itu, rakyat bisa memenuhi kebutuhannya dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan di antara anggota masyarakat bisa terealisasi. Negara harus memberikan harta bergerak dan tidak bergerak. Sebab,  maksud pemberian harta itu bukan untuk memenuhi kebutuhan secara temporal saja,  tetapi untuk menyediakan sarana-sarana pemenuhan kebutuhan.  Hal itu dilakukan dengan memberikan pemilikan kekayaan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.


Hal itu telah dijalankan oleh Rasul saw.  Ketika membagi fai’i Bani Nadhir, Nabi saw. hanya membagikannya kepada kaum Muhajirin saja dan tidak memberikannya kepada kaum Anshar kecuali dua orang, yaitu Abu Dujanah Samak bin Khursyah dan Sahal bin Hanif.  Hal itu karena kondisi keduanya sama seperti kaum Muhajirin dari sisi kemiskinannya. Kejadian tersebut menjadi sebab turunnya QS al-Hasyr di atas. 


Khalifah Umar bin al-Khaththab juga pernah memberikan bantuan finansial kepada para petani di Irak agar mereka bisa menanami tanah mereka. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun pernah memberi bantuan finansial kepada orang-orang yang dililit utang untuk melunasi utang mereka. Beliau juga memberikan bantuan finansial berupa pinjaman tanpa riba kepada ahl adz-dzimmah untuk menjadi modal pertanian mereka dan baru diminta dikembalikan minimal setelah dua tahun.


Jadi, Khalifah wajib mewujudkan keseimbangan ekonomi dengan memberi orang miskin harta dari harta milik negara yang ada di Baitul Mal.  Dengan itu terwujud keseimbangan perekonomian di tengah masyarakat.


Hanya saja hal itu tidak dianggap sebagai pengeluaran Baitul Mal yang bersifat kontinu, melainkan sebagai solusi bagi kondisi tertentu dan diambil dari harta-harta tertentu saja, yaitu dari harta milik negara.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post