Syariah Islam Ditempatkan Oleh Founding Father Berada Di Luar Aspek Pengaturan Negara?


 Ahmad Fathoni (Direktur HRC)


Apakah para pendiri bangsa (the founding fathers) telah merumuskan negara Indonesia seperti saat ini, yaitu syariat Islam berada di luar aspek pengaturan negara? Hal ini menyangkut kenyataan sejarah, oleh karena itu mari kita lihat sejarah masalah ini secara lebih cermat. Sesungguhnya Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 (satu orang di antaranya Kristen dari pergerakan Nasionalis, yakni Mr. A.A. Maramis) adalah hasil rumusan resmi yang dikeluarkan oleh wakil bangsa yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan merupakan “gentleman’s agreement”. 


Dalam sidang BPUPKI 10 Juli 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 menyampaikan bahwa “Piagam Jakarta” merupakan hasil akhir dari kompromi yang diperoleh secara susah payah dari kalangan Nasionalis dan kalangan Islam. Namun, pada sidang 11 Juli seorang Protestan bernama Latuharhary menolak kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu. 


Pada sidang tanggal 14 Juli 1945 tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo (yang didukung oleh Kyai Sanusi) usul agar kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Tetapi, sidang akhirnya memutuskan dipertahankannya hasil kompromi tersebut. Berkaitan dengan pasal 29 UUD 1945 yang dalam rancangan Batang Tubuh Konstitusi yang dibuat oleh BPUPKI sebagai pasal 28, Ki Bagus Hadi Kusumo kembali mengusulkan agar kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Sidang 15 Juli 1945 itu kembali menolak usulan Ki Bagus Hadi Kusumo dan secara mufakat menyetujui hasil panitia yang dilaporkan oleh Prof. Supomo yaitu: Pasal 28 Bab X tentang Agama, (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Kemudian, hanya dalam tempo 2 jam 45 menit (dari jam 11.30 sampai 13.45) isi pembukaan dan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus. (Endang Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta, halaman 41-43)


Padahal, perubahan yang ditolak oleh elite politik tersebut adalah perubahan kepada konsep awal. Bila demikian, terlihat bahwa alasan ‘tidak ingin mengkhianati para pendiri bangsa’ seakan-akan heroik, namun sebenarnya hanyalah retorika untuk menolak syariat Islam.


Apalagi, sejatinya syariat Islam itu tidak hanya untuk diterapkan pada kaum muslim, tetapi juga untuk seluruh warga. Allah Swt memerintahkan agar syariat Islam diberlakukan bagi semua orang yang hidup di bawah naungan Daulah Islam. Di antara ayat al-Quran yang memerintahkan itu adalah:


﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾


“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab ini (al-Quran) kepadamu dengan membawa kebenaran supaya engkau menghukumi di antara manusia (an-nâs) dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu…” (QS an-Nisâ [4]:105).


Ayat tersebut (dan ayat-ayat senada) bermakna umum untuk seluruh manusia. Artinya, syariat Islam tidak hanya wajib diberlakukan bagi pemeluk-pemeluknya, tetapi kepada semua manusia. Karena itu, dalam konteks Indonesia, tidak cukup hanya amandemen pasal 29 saja tapi perlu UUD syariat (ad-Dustûr al-Islâmi). Selain itu, siapa pun yang membaca sirah Rasul akan mengetahui bahwa negara yang beliau bentuk sejak di Madinah bukan hanya terdiri dari kaum muslim. Ternyata, justru Islam mampu menyatukan Jazirah Arab yang terdiri dari banyak kabilah serta keyakinan yang berbeda.


Dengan demikian, secara i’tiqadi, anggapan bahwa penerapan syariat Islam hanya dapat dilakukan pada masyarakat yang seluruhnya muslim adalah tidak tepat. Allah Swt. memerintahkan agar syariat Islam diberlakukan bagi semua orang yang hidup di bawah naungan Daulah Islam.


Jelaslah Allah Swt. mewajibkan tegaknya syariat Islam, sementara itu dengan membawa-bawa nama the founding fathers mereka justru menolak kewajiban tersebut. Padahal, andai saja the founding fathers itu sekarang hidup dan melihat keadaan yang carut marut jauh dari kemanusiaan seperti ini, sedangkan pada sisi lain terdapat alternatif solusi berupa syariat Islam, maka niscaya mereka yang berpikiran jernih akan mendukungnya. 


Namun, lagi-lagi, penolakan syariat Islam seakan logis dengan dalih the founding fathers. Andaikan memang demikian, layakkah sebagai seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Swt. dan al-Quran menolak kewajiban dari Allah Swt. untuk menerapkan dan melaksanakan syariat Islam hanya dengan alasan para pendahulu? Berkaitan dengan hal ini Allah Swt. mengingatkan:


﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ﴾


“Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata,’Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya’. Katakanlah,’Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan keji.’ Mengapa kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui?” (QS al-A’râf[7]:28).

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post