Tambang Emas Sangihe Milik Rakyat


 Kurdiy (Lingkar Opini Rakyat)


Diberitakan oleh media bahwa meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong misterius. Pasalnya ia meninggal mendadak di pesawat setelah belakangan diketahui sebelum meninggal ia sempat mengirim surat pembatalan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe (TMS) ke Kementerian ESDM. Ia menolak tegas tambang mas di wilayahnya karena dapat mencemari lingkungan. 


Sebagaimana dikabarkan dari Minerba One Data (MODI) Kementerian ESDM, Selasa (15/6/2021), mayoritas saham TMS dimiliki perusahaan asal Kanada, Sangihe Gold Corporation dengan porsi saham 70%. Sisanya, dimiliki perusahaan asal Indonesia PT Sungai Belayan Sejati dengan porsi 10%, PT Sangihe Prima Mineral 11% dan PT Sangihe Pratama Mineral 9%. Perusahaan dinakhodai oleh Terrence Kirk Filbert yang menjabat sebagai direktur utama.


Kegiatan usaha perusahaan berdasarkan kontrak karya (KK). Perusahaan saat ini dalam tahap operasi dengan komoditas berupa emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Izin yang diberikan seluas 42.000 ha. Kemudian, tanggal berlaku mulai 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.


Kegiatan usaha perusahaan berdasarkan kontrak karya (KK). Perusahaan saat ini dalam tahap operasi dengan komoditas berupa emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.


Wilayah itu menyimpan sumber daya terunjuk sebesar 3,16 juta ton dengan kadar emas 1,13 gram per ton (g/t) dan perak 19,4 g/t. Nantinya, penambangan dilakukan secara terbuka (open pit). Setiap tahun, komponen bijih emas yang akan dikeruk mencapai 904,471 ton dari 4 juta ton batuan.


Mengingat besarnya potensi kekanyaan alam yang ada di blok Sangihe, pilihannya memang ada pada pemerintah, seharusnya rezim yang berkuasa harus tegas demi rakyat, bukan demi kelompok, keluarga, partai  dan bukan demi segelintir orang saja sebagaimana kasus-kasus sebelumnya dimana setiap rezim ingin mendapatkan bagian dan jatah dari hasil pengelolaan kekayaan tambang yang hasilnya memang sangat luar biasa banyaknya dan telah terbukti pada rezim sebelumnya selalu mendapatkan jatah dan ini sudah menjadi rahasia umum.


Penyerahan kekayaan alam termasuk tambang ke pihak swasta adalah akibat penerapan sistem Kapitalisme di negeri ini. Sesuai dengan doktrin Kapitalisme, negara berwenang menentukan kontrak pemberian konsesi kekayaan alam kepada swasta dan asing. Wewenang itu dilegalkan melalui pembuatan peraturan dan UU. Hal itu sangat dimungkinkan karena penerapan sistem demokrasi memberikan wewenang membuat hukum kepada manusia, yakni pemerintah dan Wakil Rakyat. Karena itu, jika sudah terlanjur ada peraturan dan UU yang menghambat, maka peraturan dan UU itu tinggal diubah saja. Itulah yang terjadi selama ini.


Hal itu tidak akan terjadi jika syariat Islam diterapkan secara total dan menyeluruh. Dalam sistem Islam, Allah tetapkan kekayaan alam sebagai milik seluruh rakyat. Rezim tidak punya wewenang untuk menyerahkan kekayaan milik rakyat itu kepada swasta apalagi asing. Islam justru mengharuskan rezim mengelola kekayaan alam termasuk tambang secara langsung dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat secara langsung atau dalam bentuk pelayanan dan fasilitas.


Siapapun tidak bisa mengubah ketentuan hukum ini. Sebab, dalam Islam kedaulatan ada di tangan syariah bukan pada rakyat atau manusia. Rakyat atau manusia sama sekali tak punya wewenang untuk membuat aturan dan hukum. Rezim justru berkewajiban menerapkan hukum syariah. Dengan penerapan syariah secara kaffah, maka lobi-lobi swasta baik tertutup maupun terang-terangan atau penyerahan pengelolaan pertambangan kepada swasta tidak akan pernah terjadi.


يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ … ٢٤


“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu…”, (Qs. Al-Anfâl [8] : 24)

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post