Tipuan Demokrasi?


Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)


Pilpres 2024 masih lama, tiga tahun lagi, namun hiruk pikuk bursa capres di antara partai politik dan sejumlah tokoh mulai menghangat. Beberapa lembaga survei pun sudah merilis hasil survei nama-nama calon presiden (capres) yang potensial bersaing pada 2024.


Apakah pergantian pemimpin di masa depan mampu membawa ke arah perubahan yang lebih menyejahterakan? Masalahnya semua partai dan calon presiden dalam kampanye mereka selalu menjanjikan kesejahteraan jika mereka terpilih nanti. 


Namun, begitu mereka duduk di Parlemen atau menjadi penguasa, kesejahteraan yang mereka janjikan tinggal janji, tidak bisa mereka realisasikan. Bahkan kebijakan mereka justru menyebabkan rakyat semakin menderita seperti: Kenaikan harga BBM; Liberalisasi Hulu dan Hilir Migas, UU Minerba, UU Sumber Daya Air; UU Omnibuslaw, Liberalisasi Kesehatan dengan JKN-nya; dan lain-lain.


Demokrasi benar-benar berintikan perwakilan. Ada adagium di masyarakat bahwa kesejahteraan rakyat pun diwakili oleh anggota Parlemen dan kroni-kroni penguasa. Mereka bertambah sejahtera, sementara rakyat semakin menderita.


Demokrasi mengatakan, melalui Pemilu rakyat berdaulat. Di dalam bilik suara, siapa yang akan Anda pilih betul-betul merupakan kewenangan dan pilihan Anda sendiri. Menurut demokrasi, kebebasan memilih itu menunjukan bahwa setiap rakyat itu berdaulat!


Berdaulat seperti apa? Dalam demokrasi, suara seorang kiai atau profesor dihitung satu, sama dengan suara seorang preman. Suara seorang yang memilih dengan analisis sama dan suara orang yang dibayar; sama-sama dihitung satu. Setelah proses pencoblosan, suara Anda akan hanya menjadi angka-angka perolehan partai-partai peserta Pemilu. Sekian persen untuk Partai A, sekian persen untuk Partai B dan cuma satu persen untuk Partai Pecundang.


Suara Anda hanya alat bagi mereka untuk tawar-menawar politik dengan partai lain. Bahkan partai yang basis pemilihnya dari kalangan kaum Muslim akan menjual suara mereka kepada partai sekular. Mereka tidak ingat lagi dengan ucapan mereka sendiri, “Jangan golput karena nanti Parlemen akan dikuasai orang-orang sekular.” Sekarang mereka justru menyerahkan suara dan leher kaum Muslim kepada partai sekular. Rakyat pun dilupakan. Bahkan ketika ada rakyat yang menderita di ujung negeri, mereka malah sibuk mencari koalisi, bukan solusi.


Kedaulatan bermakna kewenangan membuat hukum. Di dalam sistem demokrasi, yang berhak membuat hukum adalah rakyat. Namun, tentu tak mungkin seluruh rakyat dikumpulkan di satu tempat atau ditanyai satu-persatu tentang satu perkara hukum. Karena itu pembuatan hukum kemudian disiasati melalui mekanisme perwakilan di Badan Legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Parlemen inilah yang berdaulat—tentu atas nama suara mayoritas rakyat—untuk memutuskan dan mengesahkan suatu undang-undang untuk diberlakukan di tengah masyarakat. Dengan mekanisme seperti ini, ketetapan Allah SWT yang pasti (qath’i) sekalipun yang tertuang di dalam kitab-Nya memerlukan persetujuan dari hamba-hamba-Nya di Parlemen.


Kita akan terkejut ketika firman Allah SWT, Tuhan Yang Mahatinggi itu, akan tetap berada dalam mushaf sampai mendapat persetujuan dari manusia di Parlemen untuk menjadi sebuah undang undang. Jika keputusan manusia di Parlemen itu berbeda atau bertentangan dengan hukum Allah SWT di dalam Al-Quran, maka keputusan manusialah yang dijadikan undang-undang yang berlaku. Padahal Allah SWT berfirman:


فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ


Putuskanlah perkara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu (QS al-Maidah [5]: 48). 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post