Tolak Pajak!


 Agung Wisnuwardana (Direktur Indonesia Justice Monitor)


Rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak, termasuk di antaranya sembako dan sekolah ditolak masyarakat. Kebijakan ini akan tertulis dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com, pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.


Dalam draf tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu, artinya barang akan dikenakan PPN.


Ironisnya, ketika rakyat digenjot untuk membayar pajak, pada saat yang sama pemerintah semakin mudahnya mengobral kekayaan alam dan barang tambang dengan harga murah. Hal itu dilakukan melalui projek privatisasi dan swastanisasi, yaitu penyerahan pengelolaan SDA ke swasta khususnya asing melalui peningkatan investasi yang dilegalkan melalui UU seperti UU SDA, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Penanamaan Modal, dan lain-lain.


Rakyat dikejar-kejar dengan pajak, sementara kekayaan barang tambang dan SDA lain yang melimpah ruah justru dinikmati perusahaan asing, seperti dalam kasus Freeport. Cadangan terbukti yang dikuasai Freeport yang total potensi pendapatannya bisa mendekati Rp 2.000 trilyun bukan diakhiri kontraknya tapi malah akan diperpanjang.


Naiknya sumber pendapatan negara dari pajak, sementara sumber daya alam yang begitu besar nilai diserahkan kepada swasta menunjukkan semakin kokon neoliberalisme dan menunjukkan semakin pengkhianatan terhadap rakyat. Pengkhianatan itu secara sadar dilakukan oleh penguasa, para wakil rakyat dan politisi.


Pengkhianatan terhadap rakyat ini semakin jahat ketika anggaran untuk kepentingan rakyat secara langsung yaitu subsidi terus dikurangi, total subsidi tahun 2021 sebesar Rp 172,9 trilyun. Alokasi tersebut mencakup subsidi energi Rp108,1 triliun dan non-energi Rp64,8 triliun. Akibatnya, Tarif dasar listrik dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk akan dinaikkan. Penghapusan subsidi pada APBN secara terus-menerus membuktikan bahwa pemerintah dan DPR selama ini anti subsidi. Penghapusan subsidi itu akan makin memberatkan beban rakyat yang sudah sangat berat.


Momentum ini seharusnya dijadikan momentum untuk mengakhiri sistem APBN neoliberal. Yang kita butuhkan saat ini bukan pemimpin yang terus-menerus memoroti rakyat dengan pajak melalui iklan yang menyesatkan, tetapi yang kita butuhkan adalah pemimpin yang mampu mengembalikan kekayaan alam atau sumber daya alam milik rakyat (saat ini hampir 90 persen sumber daya alam kita dikuasai asing) dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


Berbeda dengan sistem sekuler, pajak di dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan menghalangi orang kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syara’. Negara khilafah juga tidak akan menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak macam-macam yang lain.


Selain itu, khilafah juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semuanya diberikan dengan gratis, dan terbaik. Begitu juga negara tidak akan memungut biaya-biaya administrasi, termasuk denda layanan publik, seperti PLN, PDAM, Telkom, dan sebagainya. Termasuk, tidak memungut biaya pembuatan SIM, KTP, KK, surat-menyurat dan sebagainya. Karena semuanya itu sudah menjadi kewajiban negara kepada rakyatnya.


Bandingkan dengan negara “drakula” seperti saat ini, yang menghisap “darah” rakyatnya hingga tetes darah yang terakhir.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post