TWK, Babak Akhir Pelemahan KPK


 Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) bagi pegawai KPK telah digelar. TWK ini dilakukan sebagai syarat untuk pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini diklaim sebagai amanat dari Peraturan KPK No 1 Tahun 2021 tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. 


Melalui pengalihan status pegawai KPK agar menjadi ASN, terdapat celah guna memasukkan syarat lulus TWK. Sedangkan TWK itu sendiri terdiri dari 200-an butir soal dan 45 menit interview dengan asesor. 


Anehnya, soal-soal TWK tidak ada yang berkaitan dengan penguatan integritas dalam pemberantasan korupsi. Padahal TWK tersebut diklaim telah mencakup 3 aspek penilaian yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUPN (Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan yang sah dan NKRI). Artinya seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 tentang rasa keadilan bagi semua warga negara, tentunya pemberantasan korupsi perlu dikuatkan dalam TWK.


Justru yang ada dalam TWK adalah pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Disebut sensitif karena berpotensi untuk memecah belah bangsa. Pertanyaannya, untuk apa ada pertanyaan misalnya tentang LGBT, penista agama, organisasi-organisasi Islam yang dikenal kritis, termasuk pilihan antara Al-Qur'an dengan Pancasila? 


Bukankah negeri ini berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa? Apalagi di dalam UUD 1945 dijamin kebebasan dalam pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing warga negara. Jadi pertanyaan yang demikian tidak perlu dikemukakan. 


Memang sebagai muslim yang baik tentunya akan komitmen dengan ajaran agamanya. Dan sekali lagi hal demikian berkesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945. Anehnya guna mengaburkan eksistensi agama (baca: Islam) sebagai wahyu dari Allah, dimunculkanlah pernyataan tentang eksistensi agama itu sebagai produk pemikiran manusia. Peserta tes tinggal menjawab setuju/tidak setuju, sesuai/tidak sesuai. Tatkala kebenaran ajaran Islam itu direlatifkan sebagai produk pemikiran manusia, konsekwensinya muncul anggapan untuk tidak perlu terikat dengan agama. Ujung-ujungnya larangan korupsi, menyuap dan kolusi di dalam agama dipandang sebagai hal yang tidak perlu diperhatikan. Artinya TWK ini menjadi bagian akhir dari upaya melemahkan KPK. Bahkan mematikan KPK. 


Indikasi berikutnya adalah sekian pernyataan dalam TWK ada upaya penggiringan dalam memahami sebuah masa depan. Pernyataannya, "saya memiliki masa depan suram". Ini pun hanya dijawab dengan sesuai/tidak sesuai, setuju/tidak setuju. Ini semacam tekanan psikologis kepada peserta tes. Jangan sampai mempunyai masa depan suram dengan gagal menjadi ASN. Berikutnya bila ingin lulus dan menjadi ASN, jangan sampai memiliki paham yang radikal dalam memahami ajaran agama. Maka bisa dimaklumi kemudian muncullah soal-soal kontroversial bahkan sampai muncul pilihan dilematis antara Al-Qur'an dan Pancasila.


Hasil dari TWK ini disinyalir ada sekitar 75 pegawai KPK yang tidak lolos. 51 orang fiks dinyatakan gagal. Nilainya merah dan negatif dari ketiga aspek penilaian. Bahkan mereka diklaim tidak bisa dibina. Sedangkan 24 orang lainnya negatif di aspek pribadi dan pengaruh. Masih positif di aspek PUPN. Artinya 24 orang ini masih dibina.


Mirisnya dari 51 orang yang dinyatakan merah dan tidak bisa dibina itu, disinyalir adalah orang-orang yang berintegritas bahkan sedang menangani sejumlah kasus besar. Melalui TWK ini, negara sedang melakukan bulliying berlapis yang menyakitkan. Ke-51 orang ini diberhentikan sebagai pegawai KPK, tentunya hal demikian sangat menyakitkan. Ditambah lagi dicap tidak pancasilais dan tidak bisa dibina. Padahal seorang koruptor saja itu masih diperbolehkan untuk mengikuti Pilkada. Apakah koruptor itu bisa disebut lebih pancasilais?


Memang skenario pelemahan KPK ini bisa ditelusuri sejak digulirkannya wacana revisi UU KPK. Revisi UU KPK salah satu hasilnya adalah pembentukan Dewas (Dewan Pengawas) dan Komisaris KPK. Artinya KPK tidak bisa asal geledah dan melakukan tangkap tangan kecuali seijin Dewas KPK. 


Benar saja. Sejak kepemimpinan Firli Bahuri, KPK hanya melakukan 2 operasi tangkap  tangan dari Desember 2019 hingga Desember 2020. Padahal dalam periode 2016-2019, KPK melakukan 87 OTT dengan jumlah sekitar 237 tersangka korupsi. Artinya dalam periode setahun rata-rata KPK berhasil melakukan OTT sebanyak 20 kali. Bahkan ada 36 kasus korupsi yang diberhentikan penyidikannya.


Kontroversi kepemimpinan KPK oleh Firli terlihat dari tidak berhasilnya KPK menyeret Harun Masiku. Begitu pula dihapuskannya sejumlah politisi dalam kasus korupsi Bansos, dan dibocorkannya penggeledahan di kasus korupsi bibit lobster. Di samping itu tidak jelasnya penyelesaian kasus Mega korupsi Jiwasraya, Asabri dan lainnya. Artinya KPK betul-betul lemah. TWK bagian dari pelemahan juga.


Jika sedemikian integritas dari KPK yang semakin mandul, lantas pertanyaannya, untuk apa KPK dipertahankan? Wong para koruptor pun masih boleh mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Akhirnya KPK pun berpotensi untuk dihapuskan.


Demikianlah sistem sekuler tidak bisa diharapkan melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Pasalnya sekulerisme telah mencampakkan nilai halal dan haram dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang tersisa adalah kehendak segolongan mereka yang kebetulan berkuasa dengan mengatasnamakan kehendak rakyat. Hukum pun dibuat berdasarkan kepentingannya. Hukum dibuat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tumpul pada kawan dan tajam pada lawan yang dianggap membahayakan eksistensi kepentingan dan kekuasaannya. 


Sudah sangat mendesak agar umat bergerak mengakhiri kedholiman dan ketidakadilan yang ada. Umat mestinya segera menyadari pentingnya untuk mengganti asas sekulerisme dengan asas keyakinan mayoritas warga negeri ini. Aqidah Islam akan mampu melahirkan sosok-sosok penyelenggara negara yang berintegritas dalam menciptakan kehidupan yang baik dan bersih. Begitu pula, dari aqidah Islam itu pula akan lahir seperangkat aturan kehidupan yang mampu mewujudkan keadilan dan kesamaan kedudukan di dalam hukum. Hukum ditegakkan atas dasar keimanan dan ketaqwaan. 


Para penyelenggara negara akan memperhatikan harta yang diperolehnya. Mereka akan berhati-hati dari harta yang haram seperti dari hasil suap, korupsi termasuk kolusi. Kesemuanya tersebut adalah harta ghulul atau harta khianat. Di samping ada sangsi di dunia berupa takzir, terdapat pula sangsi di akherat berupa siksa yang pedih. Tentunya orang-orang yang beriman akan menjaga keberkahan dalam harta yang diperolehnya. 


# 01 Juni 2021

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post