Ada Skema Non-Militer AS untuk Mendominasi Indonesia?


 Ada Skema Non-Militer AS untuk Mendominasi Indonesia?

Agung Wisnuwardana (Direktur IJM)


AS menguatkan hegemoninya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. AS adalah negara imperialis yang dengan segala cara akan terus berusaha melanggengkan dominasinya di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, demi meraih kepentingan politik dan ekonominya. Penjajahan semacam itu akan terus dilakukan dengan teknik yang berubah-ubah. Bila sebelumnya dengan “hard power”, sekarang di masa pemerintahan presiden Biden dibahasakan dengan istilah “smart power”, yakni melalui cara-cara diplomasi, tekanan politik dan cara-cara lain yang dikatakan ”smart” itu. Apalagi secara pribadi meski Biden berasal dari partai Demokrat, dia adalah termasuk pendukung Israel. Artinya secara moral dia termasuk figur yang harus bertanggung jawab terhadap kehancuran Palestina. 


Inilah data-data yang berserak di dunia maya dimana selama ini tersembunyikan atau barangkali juga “disembunyikan” oleh para adidaya agar tidak muncul space consciousness atau kesadaran geopolitik. sekilas data-data per harinya:


Pertama, ada sekitar 40-an juta ton cargo melintas, dan 21-an juta barel melewati perairan Indonesia (bandingkan dengan Selat Hormuz yang hanya 17 juta, atau Selat Malaka 15 juta barel, dll) dari Timur Tengah ke Asia Pasifik, dimana dekade 2030-an diprediksi akan meningkat dua kali lipat;


Kedua, selain hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, ia pun dapat membahayakan pemanasan global (karena kontribusi 2 % perusak hutan), juga berlimpahnya energi alternatif semacam panas bumi, hydro, solar, angin dan biduel dari tumbuhan (jarak, sagu, tebu, ubi kayu, dll) termasuk ethanol, alkohol dsb hampir semua ada serta berlimpah di Indonesia;


Ketiga, fakta yang tak boleh dipungkiri bahwa Indonesia itu penghasil lada putih nomor 1 (satu) di dunia, produsen kayu lapis terbesar, penghasil puli dari buah pala terbaik di dunia, LNG terbesar, dan juga penghasil lada hitam, karet alam, minyak sawit (CPO), timah —- untuk tiga komoditas terakhir ini terbesar kedua di dunia;


Keempat, fakta-fakta lainnya bahwa ia merupakan negara penghasil tembaga nomor tiga di dunia, penghasil kopi dan karet sintetik keempat, selain penduduknya juga menempati urutan keempat terbesar di muka bumi. Kelima, selain itu, sebagai negara agraris juga memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, saat ini Indonesia dinilai sebagai penghasil ikan nomor enam di dunia, termasuk teh, biji-bijian, dan lain-lain. Keenam, untuk hasil tambang jangan ditanya lagi, sebagai negeri ring of fire (lingkaran sabuk api) maka berbagai jenis dan aneka tambang pasti berserak di negeri ini, seperti natural gas, emas, batu bara —- ketiganya nomor enam di dunia. Indonesia juga penghasil minyak bumi nomor sebelas di dunia (data minyak ini perlu cross check kembali), kemudian juga penghasil aspal, bauxit, nikel, granit, perak, uranium, marmer dan mineral ikutannya serta pasir besi dengan kualitas terbaik di dunia;


Ketujuh, selain potensi pariwisata yang besar baik berupa pemandangan alam, beberapa pantainya mempunyai ombak terbaik di dunia untuk surfing, kemudian adat, budaya dan banyaknya situs serta artefak kejayaan masa lalu masih terawat baik, bahkan temuan terbaru perihal artefak kejayaaan nusantara (Piramida Gunung Padang) bakal mengubah dunia, bahkan mungkin dapat merobek buku sejarah sejak halaman pertama —- juga tak lupa ialah local wisdom bangsa ini berupa keramah-tamahan warga lokal terhadap pendatang (tourist) kendati nilai-nilai tersebut kini telah mulai luntur karena faktor lingkungan yang berubah serta tak terbendung.


Seperti kita ketahui bersama bahwa agenda setting yang digulirkan AS dan Sekutunya terhadap Indonesia adalah sebuah bentuk skema Perang Non Militer: Pertama, serangan opini berupa isu demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan, profesionalisme, SARA, sampai sanksi embargo dengan target sasaran menghancurkan sistem ipoleksosbudmil. 


Kedua, serangan darat pasukan elit “komprador” yang terdiri dari intelektual dan politisi – baik sipil maupun militer – untuk memformat ulang sistem ipoleksosbudmil Indonesia dengan sistem baru yang di set up sesuai dengan kepentingan pembuat agenda. Sebagai target utama operasi Non Militer sekutu adalah UU liberal agar memudahkan instalasi sistem privatisasi dan perdagangan bebas WTO ke dalam sistem ekonomi yang sudah diliberalkan. Sehingga Indonesia kini menjadi negara yang compatible bagi akses dan koneksitas sistem ekonomi asing, terutama bagi kepentingan AS, Uni Eropa, Jepang dan China.


Model agenda setting ini terbukti manjur ketika dipakai untuk membangkitkan nasionalisme sempit di kawasan Eropa Tenggara. Sehingga pecah konflik etnis bersenjata yang mengakibatkan pecahnya Yugoslavia menjadi negara-negara kecil meliputi Republik Serbia, Republik Montenegro, Republik Kroasia, Republik Slovenia, Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina.


AS melakukan dominasi ekonomi dan politik melalui pola neoimperialisme, hal ini dapat kita katakan sebagai penjajahan cara baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Dulu dikenal dengan semangat gold (kepentingan penguasaan sumberdaya ekonomi), glory (kepentingan kekuasaan politik) dan gospel. Meski mungkin kepentingan yang ketiga (gospel) kini tidak begitu menonjol, kepentingan pertama dan kedua ( gold dan glory) nyata sekali masih berjalan.


Neoliberalisme dan neoimperialisme ini berdampak sangat buruk bagi kita semua. Di antaranya, tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi yang makin menjadi-jadi, dan kriminalitas yang kian merajalela. Banyaknya pejabat dan anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi menjadi bukti sangat nyata perilaku mereka yang menghalalkan segala cara guna mengembalikan investasi politiknya. Eksploitasi SDA di negeri ini secara brutal juga menunjukkan bagaimana para pemimpin negeri ini telah gelap mata dalam memperdagangkan kewenangannya sehingga membiarkan kekayaan alam yang semestinya untuk kesejahteraan rakyat itu dihisap oleh korporasi domestik maupun asing. Kenyataan buruk itu makin diperparah oleh kebijakan-kebijakan politik, seperti kenaikan harga BBM, elpiji, tarif listrik, dan lain-lain.


Demokrasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem politik terbaik, yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya bohong belaka. Rakyat hanya diperhatikan saat kampanye atau sebelum Pemilu. Setelah terpilih, anggota legislatif, kepala daerah dan bahkan presiden, lebih memperhatikan para penyokongnya. Lahirnya UU-UU liberal, dan lembeknya Pemerintah di hadapan perusahaan asing seperti PT Freeport, misalnya, adalah bukti nyata aspirasi rakyat diabaikan dan Pemerintah tunduk pada kekuatan para cukong di dalam dan luar negeri. Jadi, dalam demokrasi tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat; yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post