Agar Tidak Diplokoto Asing, Ini Tergantung Geostrategi Dan Policy Pemerintah


 Fajar Kurniawan (Analis Senior PKAD)


Indonesia memiliki faktor geoposisi silang di antara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia adalah kawasan yang mutlak harus kondusif, aman dan nyaman bagi keberlangsungan hilir mudik pelayaran lintas negara bahkan antarbenua. Betapa 80% perdagangan dunia melintasi perairan dan selat-selat di Indonesia. 


Menurut Dirgo D Purbo, pakar perminyakan, bahwa 50% yang melintas di perairan Indonesia adalah tanker-tanker minyak dunia. Data di Lemhanas RI, “Hampir 50 % perdagangan laut komersial dunia dilakukan melalui perairan Indonesia dan perairan regional kawasan ini. Hampir dipastikan bahwa negara-negara lain sebagai pengguna jalur strategis ini memiliki arti yang sangat vital dan strategis bagi perdagangan internasional,” ungkap Gubernur Lemhanas, Prof Dr Ir Budi Susilo Soepandji dalam seminar nasional yang digelar GMNI di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (3/5/2014).


Secara geostrategi, kedahsyatan geoposisi silang yang jarang dimiliki negara manapun meniscayakan Umat Islam di Indonesia berdaya tawar tinggi di panggung (politik) global. Ia mampu merajut hubungan dengan berbagai negara di antara dua benua dan samudera. Dan yang terpenting, kaum muslimin di Indonesia mampu memegang posisi kunci di antara negara-negara Adidaya di satu sisi, namun pada sisi lain, bisa ‘diplokoto’ (diperdayai) apabila kita lemah dan abai terhadap kesadaran geopolitik, mungkin hanya dijadikan buffer zone (wilayah penyangga), atau cuma diletak sebagai proxy war (lapangan tempur) bagi kepentingan negara-negara lain. Silahkan pilih mana atau mau jadi apa, tergantung geostrategi dan policy pemerintah serta bagaimana anak bangsa ini menyikapi secara cerdas takdir geopolitik tersebut.


Kita perlu sadar, proses terjadinya imperialisme penting diketahui untuk bisa menghadapinya. Intinya jika kita telusur, proses neoimperialisme ini dilakukan dengan jalan menjebak negara/wilayah sasaran dengan jeratan utang. Utang itu digunakan alat untuk memaksakan kebijakan-kebijakan imperialistik. Berikutnya utang juga digunakan untuk memaksakan dibentuknya kerangka legal dan sistem yang liberal. Selanjutnya kerangka legal dan sistem yang liberal itu membuka pintu lebih lebar dan melapangkan jalan untuk neoimperialisme. Itulah yang terjadi di negeri ini.


Proses neoimperialisme di dunia dan khususnya di negeri ini bisa ditelusur sejak dekade 50-an abad lalu. Proses penanaman modal asing dan penggelontoran utang yang menjebak berjalan secara beriringan. Proses neoimperialisme ini melibatkan lembaga-lembaga internasional dan berkolaborasi dengan anak-anak negeri sendiri.


John Pilger mengungkap seputar kejadian saat itu dalam bukunya The New Rulers of the Worldpada halaman 37 menulis: “In November 1967, following the capture of the ‘greatest prize’, the booty was handed out. The Time-Life Corporation sponsored an extraordinary conference in Geneva which, in the course of three days, designed the corporate takeover of Indonesia. The participants included the most powerful capitalists in the world, the likes of David Rockefeller. All the corporate giants of the West were represented: the major oil companies and banks, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British-American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, the International Paper Corporation, US Steel. Across the table were Suharto’s men, whom Rockefeller called ‘Indonesia’s top economic team’. (Pada bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank utama, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British-American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “tim ekonomi top Indonesia”).


“… and in April 1967, he asked the Sultan to draw up a plan for ‘market economic’. In fact, the plan was the inspiration of the Ford Foundation which had a long history in Indonesia, often working through CIA front organisations like the Center for International Studies and the Stanford Research Institute, which sent e team to Jakarta immediately after the coup. It was written by Harvard economist Dave Cole hired by the US Agency of International Development, a branch of the State Departement.” (… dan pada April 1967, Soeharto meminta Sultan untuk merancang rencana untuk ‘ekonomi pasar’. Pada faktanya, rencana tersebut diinspirasi oleh Ford Foundation yang punya sejarah panjang di Indonesia sering bekerja melalui organisasi garis depan CIA seperti the Center for International Studies dan the Stanford Research Institute yang mengirimkan tim ke Jakarta segera setelah kudeta. Itulah yang ditulis oleh seorang ekonom Harvard, Dave Cole yang di-hire oleh Badan Pembangunan Internasional AS (the US Agency of International Development) cabang dari kementerian AS).


Proses imperialisme sejak awal Orde Baru hingga akhir Orde Baru itu menunjukkan bahwa Indonesia telah dijajah melalui utang. Akibat terjerat utang, kebijakan negeri ini, khususnya kebijakan perekonomian akhirnya dikontrol oleh barat melalui IGGI, lalu CGI dan terutama melalui IMF dan Bank Dunia. Selain itu atas kolaborasi orang-orang negeri ini sendiri dengan kapitalis global, dibuat kerangka legal bagi penguasaan asing terhadap berbagai kekayaan alam negeri ini. Apa yang diuraikan di bagian sebelumnya tentang protret imperialisme dan dampaknya, sebagian besarnya adalah akibat dari utang dan liberalisasi dalam masalah penanaman modal yang dimulai sejak awal Orde Baru itu.


Campur tangan AS diseluruh belahan dunia memang bukan rahasia lagi, bahkan dilakukan secara sistematis dan terang-terangan yang akan kita bahas kemudian. Amerika telah merumuskan kepentingan nasionalnya dalam skala global, dengan prioritas menjaga kemanan stabilitas minyak dan dollar sebagai urat nadi transaksi perdagangan internasional. Nah, untuk menjaga keamanan kepentingan nasionalnya itu, AS tidak ragu-ragu untuk ikut campur menentukan nasib dan masa depan suatu bangsa di muka Bumi, seperti menentukan kepemimpinan nasional suatu bangsa, termasuk di Indonesia. AS tampaknya mencoba bermain sebagai Tuhan, playing of God. Dan memang tampaknya tidak main-main. Memasuki millenium ketiga, Amerika secara sistemik telah menyempurnakan sistem keamanan globalnya untuk mengatur dunia.


Melihat Indonesia, maka akan tampak hamparan negeri dengan limpahan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Namun sayang, mengapa limpahan kekayaan alam itu belum dapat dinikmati rakyat Indonesia? Rakyat di negeri ini justru hidup dalam kondisi yang tertindas dan sengsara. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di berbagai bidang yang lainnya seperti politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dsb.


Demokrasi yang selama ini dipercaya sebagai sistem politik terbaik, yang akan mewadahi aspirasi rakyat, pada kenyataannya bohong belaka. Rakyat hanya diperhatikan saat kampanye atau sebelum Pemilu. Setelah terpilih, anggota legislatif, kepala daerah dan bahkan presiden, lebih memperhatikan para penyokongnya. Lahirnya UU-UU liberal, dan lembeknya Pemerintah di hadapan perusahaan asing seperti PT Freeport, misalnya, adalah bukti nyata aspirasi rakyat diabaikan dan Pemerintah tunduk pada kekuatan para cukong di dalam dan luar negeri. Jadi, dalam demokrasi tidak ada yang namanya kedaulatan rakyat; yang ada adalah kedaulatan para pemilik modal. Oleh karena itulah, jelas sekali negeri ini harus segera diselamatkan. Tak ada pilihan lain kecuali wajib diselamatkan dengan sistem Islam.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post