Gawat, Utang Indonesia Sudah Rp 6.189,39T


 Muh. Amin (Direktur Poverty Care)


Sejumlah pengamat khawatir apabila utang luar negeri Indonesia semakin melonjak. Sebab utang asing berpotensi memerangkap Indonesia dalam jebakan intervensi dan dominasi. Menurut laporan Bank Indonesia (BI), posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari 2021 adalah US$ 422,6 miliar. Dengan asumsi US$ 1 setara Rp 14.646 seperti kurs tengah BI pada 15 April 2021, ULN Indonesia setara dengan Rp 6.189,39 triliun.


Utang bisa menjadi sarana imperialisme asing untuk menjajah negara miskin dan berkembang. Neoimperialisme menggiring negara agar berjalan sesuai dengan arahan negara adidaya. Sebelumnya, negara industri besar itu menciptakan iklim yang kondusif agar rezim yang berkuasa secara sadar atau terpaksa mengikuti arahan tersebut. Ibaratnya, negara Dunia Ketiga dibuat tak bisa berkutik. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, IMF memaksa Indonesia menerima Letter of Intent (LOI) yang berisi kebijakan jangka panjang yang sepenuhnya atas prakarsa IMF. Soeharto yang saat itu kekuasaannya dalam kondisi di ujung tanduk terpaksa menandatangani LoI itu di hadapan Michel Camdesus. Program reformasi ekonomi ala IMF ini menjadikan Indonesia kian tak berkutik mengikuti kemauan negara penjajah. Proyek liberalisasi ekonomi dimulai dengan masif. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintah melakukan privatisasi aset BUMN dan swasta nasional.


Saat itulah raksasa-raksasa kapitalis dunia seperti Caltex, Shell, Exxon Mobile, British Petroleum, Chevron, Amerada Hess, Standard Mobile Oil, Marathon, Gulf Union Oil mencaplok aset nasional di bidang pertambangan minyak dan gas. Freeport dan Newmont mencaplok semua aset nasional di bidang pertambangan emas. Cement Mexico mencaplok aset nasional di bidang produksi semen. Phillip Morris, British American Tobacco, Soros Corp mencaplok aset nasional di bidang rokok, cengkeh dan tembakau. ABN Amro Bank, Citybank, Standard Chartered, Chemical Bank, Chase-Manhattan Bank, Federal Reserve Bank mencaplok aset nasional di bidang perbankan.


Posisi tawar Indonesia dipandang lemah di hadapan IMF, Bank Dunia dan negara-negara besar pun terpaksa tak bisa menolak untuk menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010. Artinya, Pemerintah komitmen mendukung globalisasi tingkat ASEAN (ASEAN Free Trade Area) pada 2003 dan globalisasi tingkat ASEAN – Cina (ACFTA) pada 2010 serta globalisasi tingkat dunia pada enam tahun lalu. Indonesia mesti membuka pasarnya lebar-lebar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).


Liberalisasi ekonomi ini tak akan sukses tanpa adanya liberalisasi politik. Dalam situasi ini partai politik akhirnya ditantang berkompetisi melalui jalur demokrasi. Liberalisasi ini melahirkan partai politik dan politikus yang pragmatis dan materialistis. Situasi ‘butuh uang’ ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan negara besar dan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia ikut andil. Caranya dengan memberikan dukungan finansial kepada partai politik maupun wakil rakyat. Tentu tidak gratis.


Mereka pun menitipkan kebijakan dalam rangka menjaga eksistensi usaha mereka. Inilah konsekuensi politik liberal. Lalu lahirlah berbagai undang-undang dan peraturan negara yang liberal, mementingkan asing daripada memenuhi aspirasi rakyat.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post