Industri Migas Dan Peran Strategisnya


 Lukman Noerochim (peneliti senior FORKEI)


Yang termasuk kita khawatirkan masyarakat di tengah pandemi hari ini adalah potensi kebijakan pembatasan subsidi BBM merupakan bentuk lain dari kebijakan pencabutan subsidi. Tujuannya dalam rangka menciptakan liberalisasi sektor migas Indonesia. Liberalisasi sektor migas artinya menyerahkan sektor hulu dan hilir migas dari tangan negara kepada mekanisme pasar. Dengan demikian liberalisasi dapat dimaknai sebagai privatisasi atau swastanisasi sektor migas Indonesia.


Kebijakan pencabutan subsidi dan liberalisasi sektor migas mengukuhkan negara yang tidak memiliki empati terhadap rakyat yang hidupnya semakin terhimpit. Negara juga seperti tidak mampu “mengindera” bahwa sektor migas merupakan sektor yang sangat strategis.


Sahabat Abyadh bin Hammal ra. pernah meminta kepada Rasulullah saw. untuk mengelola tambang garam. Rasulullah saw. sebagai kepala negara dan pemerintahan lalu memberikan tambang tersebut kepada Abyadh. Namun kemudian, ada seseorang yang memberitahu Rasulullah saw. bahwa yang diberikan kepada Abyad bin Hammal adalah seperti air yang mengalir (jumlahnya tidak terbatas). Mengetahui hal tersebut, Rasulullah saw. pun bersabda, “Kalau begitu, cabut kembali barang tambang tersebut darinya.” (HR at-Tirmidzi).


Berdasarkan hadis ini, tambang minyak dan gas bumi—yang jumlahnya tak terbatas—haram dikuasai oleh individu, swasta atasu pihak asing. Sebab, sektor hulu migas ini termasuk harta milik umum (milkiyyah ammah).


Adapun di sektor hilir migas, keberadaan fasilitas kilang minyak (refinery) untuk mengolah BBM dan infrasruktur pendistribusiannya adalah fasilitas umum yang juga menjadi harta milik umum. Karakteritik fasilitas umum adalah jika tidak tersedia mengakibatkan sengketa untuk mendapatkannya (Sistem Ekonomi Islam: 2005). Dengan demikian secara keseluruhan industri migas termasuk harta milik umum.


Peran negara dalam industri migas juga bukan sebagai pemilik, melainkan pengelola. Negara berkewajiban menemukan dan mengeksploitasi ladang migas. Negara juga harus membangun kilang minyak dan infrastruktur pendistribusian BBM. Kewajiban ini tidak boleh diserahkan kepada investor. Pengelolaan industri migas merupakan bentuk ri’ayah negara terhadap umat sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan bertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post