Ironi Dalam Di Tengah Pandemi


 Achmad Fathoni (Direktur HRC)


2 tahun pandemi. Persoalan bertumpuk - tumpuk. Berbagai problem masih mendera negeri ini, dominasi asing makin menguat. Asing makin leluasa menguasai dan memiliki aset-aset di negeri ini di bidang properti, perbankan, perkebunan, pertambangan dan sektor strategis; termasuk sektor pelayanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan. Utang luar negeri juga makin besar. Padahal utang merupakan sarana efektif penjajahan asing.


Berikutnya, dominasi Cina juga makin menguat. Banyak produk Cina makin membanjir. Investasi dan pemberian utang dari Cina makin meningkat. Lolosnya proyek reklamasi juga patut diduga bagian dari dominasi Cina itu. Puluhan ribu tenaga kerja Cina - termasuk buruh kasar- masuk ke sini. Banyak juga yang ilegal seperti yang terungkap dalam beberapa penindakan. Padahal rakyat negeri ini masih banyak yang menganggur.


Ketiga, tingginya kematian akibat Covid-19 di Indonesia hingga melebihi rata-rata dunia, pakar biomolekuler Ahmad Rusydan Handoyo Utomo, Ph.D. mengajak semua pihak terutama pemerintah untuk introspeksi. Menurutnya masing-masing pihak harus introspeksi, tidak ada rahasia dari penyakit ini, mekanismenya sudah terang benderang, tinggal pemerintah serius atau tidak melakukan 3 T (testing/pengujian, tracing/penelusuran, treatment/perawatan).


Sebetulnya maasih banyak problem lainnya seperti LGBT yang makin berani unjuk gigi, ancaman narkoba yang makin ngeri, kekerasan terhadap anak dan wanita yang terus mencuat di sana-sini, tekanan dan beban hidup makin berat dirasakan oleh rakyat akibat penerapan neoliberalisme, dll.

 

Masalah di tahun ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih parah. Itu karena undang-undangnya juga sama, tidak berubah. Dominasi asing yang makin menguat adalah konsekuensi dari sejumlah UU liberal, yang memberikan peluang dan melegalkan asing mendominasi. Dalam berbagai UU yang liberal itu dinyatakan asing boleh bergerak di bidang perbankan, memiliki properti, menggarap pertambangan, dan lainnya. Ada 35 bidang usaha yang terbuka 100% untuk asing. Asing bisa menguasai mayoritas pengelolaan tol, bandara dan pelabuhan. Mereka punya modal besar sehingga dengan mudah menguasai sektor-sektor tersebut.


Berbagai UU liberal itu bisa mucul karena demokrasi. Dalam demokrasi, UU dibuat oleh pemerintah dan parlemen. Karena sistem politik demokrasi adalah sistem politik sarat modal, lahirlah UU yang menguntungkan sponsor pemodal. Mereka adalah para kapitalis. Mereka notabene banyak dari kalangan taipan Cina. Tak sedikit pula kapitalis yang berafiliasi ke negara-negara asing penjajah. Terjadilah undang-undang liberal yang melempangkan jalan bagi neoimperialisme.


Selain sistem, faktor penguasa makin memperparah keadaan. Mereka dianggap cukup banyak melayani kepentingan kapitalis dan asing daripada melayani rakyat sendiri.


Dari semua yang terjadi di negeri ini dan negeri Islam lainnya, dapat diambil beberapa pelajaran penting. Akar masalah yang terjadi di Indonesia adalah penerapan demokrasi dan liberalisme. Sistem tersebut telah menciptakan berbagai perundangan yang membuka pintu bagi masuknya imperialisme selain memberikan peluang bagi keterpilihan pemimpin yang membebek kafir penjajah. Solusinya, umat Islam harus kembali pada Islam secara kâffah.


Penderitaan mereka adalah akibat mereka menggunakan sistem buatan manusia. Maka dari itu, umat Islam harus bangkit dengan memiliki kesadaran bahwa satu-satunya sistem dan hukum yang baik itu hanyalah Islam dengan menerapkan syariah Islam secara kâffah.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post