Jangan Ada Mafia Vaksin


 Hadi Sasongko (Direktur POROS)


PT Kimia Farma Tbk menyiapkan vaksin individu yang bisa dibeli masyarakat mulai Senin, 12 Juli 2021. Vaksin itu akan mempercepat proses pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity.


"Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sudah mengeluarkan aturan teknis mengenai vaksin gotong royong diperbolehkan tidak hanya untuk perusahaan, tapi individu. Setelah keluar aturan main, Kimia Farma dalam beberapa hari ini sudah menyiapkan (vaksin individu) supaya bisa secepatnya membantu herd immunity," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu malam, 10 Juli 2021.


Vaksinasi berbayar merupakan bagian dari program vaksin gotong royong. Bila sebelumnya vaksin ini hanya dilakukan oleh perusahaan, dalam beberapa waktu ke depan akses vaksin untuk Covid-19 tersebut bisa dinikmati masyarakat secara perseorangan. (tempo.co, 10/7/2021)


Catatan


Sebelumnya beredar kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon menuding ada kelompok sindikat mafia vaksin dan alat kesehatan di lingkungan pemerintah yang berkuasa saat ini. Tudingan itu disampaikan Effendi berkaitan dengan latar belakang pencalonan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai duta besar (Dubes) Indonesia untuk Spanyol beberapa waktu lalu. Menurut Effendi, pencalonan Terawan tersebut didorong oleh kelompok mafia vaksin dan alat kesehatan yang merasa terganggu akibat kehadiran mantan menkes itu. (bisnis.com, 21/5/2021)


Kita semua tentunya tidak ingin Indonesia jatuh dalam skenario neoimperialisme negara kapitalis. Penjajahan militer hampir hilang di berbagai belahan dunia. Namun, bukan berarti dominasi suatu negara atas negara lain telah lenyap. Tidak sama sekali. Justru yang dominan sekarang adalah cengkeraman negara besar atas negara berkembang/miskin dalam seluruh aspek kehidupan.


Fenomena ini tak lepas dari skenario Barat yang telah mengubah pola penjajahan klasiknya—dengan kekuatan militer—menjadi penguasaan atas sebuah negara berdasarkan prinsip-prinsip Barat yang dipaksakan. Barat mencoba membuat tatanan dunia baru yang lebih smooth, lalu mereka duduk sebagai king maker-nya.


George Soros dalam On Soros: Staying Ahead of the Curve (1995) menyebutkan bahwa seiring dengan ketegangan Perang Dingin (Cold War) yang mereda antara Barat dan Timur akibat runtuhnya Komunisme, terjadi tatanan baru dunia yang disebut a global open society, yakni tatanan dunia yang dibangun di atas empat ciri utama: (1) effective competition, yaitu bentuk persaingan yang menjadikan situasi nilai dan peluang-peluang selalu berubah; (2) memaksimalkan kebebasan individual dengan membiarkan orang memasuki berbagai pilihan alternatif yang tersedia secara global; (3) hubungan sosial berdasarkan kontrak sosial dengan individu sebagai nucleus dari struktur masyarakat mengambang secara global tanpa perlu akar tempat berpijak yang mengikat; (4) nilai-nilai hanyalah masalah pilihan seperti orang memilih di tempat mana mau berinvestasi atau berspekulasi.


Melalui apa yang kemudian dikenal dengan globalisasi ini, semua negara di dunia dipaksa berkompetisi. Sayang, kompetisi itu berlangsung dalam kondisi ketidakadilan. Negara berkembang/miskin harus bersaing dengan negara industri maju. Walhasil, Dunia Ketiga—negara miskin dan berkembang—selalu kalah dan harus tunduk kepada yang menang. Terjadilah apa yang disebut sebagai dominasi dan hegemoni negara industri atas negara berkembang/miskin.

Ini yang digambarkan oleh James Petras dan Henry Veltmeyer dalam buku berjudul, Globalization Unmasked: Imperialism in 21st Century (2001). Buku itu secara kritis mengungkap fenomena globalisasi yang jelas-jelas lebih merugikan negara-negara berkembang dan sebaliknya menguntungkan secara besar-besaran negara-negara industri maju. Negara-negara berkembang dalam proses globalisasi itu justru akan menjadi semakin miskin. Pasalnya, yang disebut globalisasi itu adalah sebuah strategi negara-negara industri maju dalam memecahkan kejenuhan pasar mereka dengan mencari pasar baru bagi produk-produk mereka. Dalam proses globalisasi itu terjadi sebuah imperialisasi secara tidak langsung atas negara-negara berkembang/miskin oleh negara-negara industri maju.


Neoimperialisme itu didesain sedemikian rupa untuk mencegah potensi independen negara berkembang/miskin melakukan konsolidasi politik. Neoimperalisme juga dimaksudkan untuk mempertahankan ketergantungan negara berkembang/miskin secara penuh dalam sistem Kapitalisme dunia (O’Connor, 1981).


Karena itu menurut Tuathail dan Dalby (1998), neoimperialisme diwujudkan melalui rekayasa dan skenario penguasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara. Imperialisme modern itu dioperasionalisasikan: Pertama, secara formal (formal geopolitics) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; Kedua, secara praktis (practical geopolitic) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik; Ketiga, secara umum (popular geopolitics) misalnya media massa, film, novel dan kartun, dsb.


Dalam konteks Indonesia, imperialisme gaya baru ini muncul sejak awal Orde Baru. Rezim Orde Baru dipaksa menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada asing—Amerika dan Barat—melalui penguasaan areal tambang baik mineral maupun migas. Sebagai contoh, PT Freeport mendapatkan konsesi di Papua dan Caltex di beberapa sumber migas di Nusantara. Pemerintah Indonesia pun harus menerima rancangan UU khususnya UU Penanaman Modal Asing sebagai legitimasi atas masuknya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia.


Bersamaan dengan itu, negara-negara industri maju menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan utang luar negeri. Utang itu diberikan dengan dalih untuk biaya pembangunan. Bagi negara berkembang/miskin, utang ini sangat membantu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apalagi kebanyakan mereka adalah negara yang baru bangkit dari keterjajahan secara fisik. Hanya saja, ini bukan utang sembarang utang. Utang ini membawa konsekuensi. Selain mengandung riba/bunga, utang itu pun mengharuskan banyak persyaratan bagi negara pengutang. Dari situ pula, para pakar ekonomi dan lembaga-lembaga mereka masuk ke sebuah negara dengan dalih memberikan bantuan teknis dan me-review kebijakan/program.


Lebih jauh lagi, mereka ikut menyusun berbagai kebijakan negara termasuk merumuskan draft perundang-undangan. Langkah mereka ini dibantu oleh para akademisi lokal yang telah mereka didik sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, mereka dikenal sebagai Mafia Berkeley.

Tidak hanya di bidang ekonomi, akhirnya intervensi asing ini pun merambah ke dunia politik. Dari sinilah negara kemudian didesain sebagai alat legitimasi bagi cengkeraman asing.


Ketika negara sudah tidak lagi independen dan berjalan sesuai dengan arahan asing, inilah wujud nyata penjajahan atau imperialisme. Melalui penjajahan gaya baru atau neoimperialisme inilah, Barat mencengkeram negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Amerika dan Barat kemudian mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan legitimasi perundang-undangan hasil karya wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat.


Karena itu jangan heran jika rezim menganut paham neoliberalisme dalam mengatur negeri ini. Paham ini menghendaki pengurangan peran negara di bidang ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat. Pengurangan peran negara dilakukan dengan privatisasi sektor public seperti migas, listrik, jalan tol dan lainnya; pencabutan subsidi komoditas strategis seperti migas, listrik, pupuk dan lainnya; penghilangan hak-hak istimewa BUMN melalui berbagai ketentuan dan perundang-undangan yang menyetarakan BUMN dengan usaha swasta.


Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju corporate state (korporatokrasi). Ketika itu terjadi, negara dikendalikan oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Konsekuensinya, keputusan-keputusan politik tidak dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post