Kita Butuh Sistem Dan Kebijakan Ekonomi Yang Baik


 Aji Salam (ASSALIM Jatim)


Tiap individu rakyat, di manapun dia hidup mempunyai kebutuhan yang sama. Kebutuhan akan sandang, papan, pangan, juga kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Kebutuhan-kebutuhan ini dimiliki oleh tiap individu, baik Muslim maupun non-Muslim;  pria maupun wanita. Karena itu, kebutuhan-kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar tiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Bahkan, terpenuhi dan tidaknya kebutuhan-kebutuhan dasar ini juga bisa menjadi indikator, apakah kehidupan rakyat negara tersebut bisa dikatakan sejahtera atau tidak.


Hanya saja, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar ini, Islam mempunyai mekanisme dan sistem. Mekanisme dan sistem ini kemudian diimplementasikan dengan konsisten, baik oleh individu, masyarakat maupun negara, sehingga kemakmuran yang dicita-citakan itu pun benar-benar terwujud.


Islam menetapkan sistem dan kebijakan ekonomi yang bisa memastikan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan tersebut. Sistem ekonomi ini tercermin pada tiga aspek:


1. Kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, umum dan negara. Masing-masing kepemilikan tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh syariah, sehingga bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, lahan pertanian, sebagai milik pribadi, tidak bisa dinasionalisasi. Sebagaimana kepemilikan umum, seperti minyak, gas, tambang batu bara, dan lain-lain, tidak bisa diprivatisasi, atau dimiliki oleh negara. Karena masing-masing telah diatur dan ditetapkan kepemilikannya oleh syariah.


2. Pemanfaatan kepemilikan (tasharruf), baik dengan cara membelanjakan maupun mengembangkan kepemilikan, harus mengikuti hak yang melekat pada kepemilikan harta tersebut. Karena hak mengelola harta itu merupakan konsekuensi dari kepemilikan. Sebagai contoh, harta milik pribadi, bisa digunakan untuk pemiliknya, tetapi tidak oleh publik karena bukan milik mereka. Sebaliknya, harta milik umum, bisa dimanfaatkan oleh pribadi, karena izin yang diberikan oleh syariah kepadanya.


3. Distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, bisa dikatakan, bahwa distribusi kekayaan ini merupakan kunci dari masalah ekonomi. Jika distribusi kekayaan tersebut mandeg, pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Sebaliknya, ketika distribusi kekayaan ini lancar, hingga sampai ke tangan individu per individu, maka dengan sendirinya masalah ekonomi ini pun teratasi. Karena itu, Islam melarang dengan tegas menimbun harta, emas, perak dan mata uang. Itu tidak lain, agar harta tersebut berputar di tengah-tengah masyarakat dan bisa menggerakkan roda perekonomian.


Sistem ini kemudian ditopang dengan kebijakan ekonomi yang ideal, untuk memastikan dua hal: produksi dan distribusi dengan baik dan benar.


1. Produksi: Untuk memastikan agar produksi domestik negara Khilafah tinggi, dan bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, maka kebijakan negara terkait dengan sumber perekomian benar-benar diterapkan dengan baik dan benar. Sumber tersebut meliputi: (1) Pertanian; (2) Perdagangan; (3) Industri; (4) Jasa. Dalam hal ini, negara akan memastikan seluruh sumber tersebut benar-benar bisa menghasilkan barang dan jasa, sehingga bisa menjamin produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Itulah mengapa, negara menetapkan larangan menyewakan lahan pertanian, atau membiarkan lahan pertanian tidak dikelola lebih dari 3 tahun. Negara juga melarang praktik riba dalam perdagangan karena bisa merusak perekonomian. Negara juga memastikan, industri kepemilikan umum tidak boleh dikelola oleh swasta, baik domestik maupun asing. Ini juga untuk menjamin tingkat produksi demi menjamin kemakmuran rakyatnya. Begitu seterusnya.


2. Distribusi: Dengan tingkat produksi yang tinggi, tinggal satu yang harus dipastikan oleh negara, yaitu terdistribusikannya barang dan jasa tersebut dengan baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga tiap kepala bisa dipastikan telah terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post