Krisis Energi Di Negara Kaya Energi


 Lukman Noerochim (Peneliti Senior FORKEI)


OPEC mengatakan pada Kamis (15/7/2021) bahwa pihaknya memperkirakan permintaan minyak dunia akan meningkat tahun depan ke sekitar level yang terlihat sebelum pandemi, sekitar 100 juta barel per hari, didorong oleh pertumbuhan permintaan di Amerika Serikat, China dan India. Tetapi peningkatan kasus virus corona terkait dengan varian Delta yang sangat menular dapat memicu penguncian baru yang kemungkinan akan mengurangi perkiraan permintaan minyak bullish baru-baru ini. (bisnis.com, 17/8/2021)


Sayangnya, Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas minyak dan gas bumi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Indonesia masih memiliki ketergantungan dari negara lain untuk komoditas liquefied petroleum gas (LPG) dan beberapa produk bensin. Untuk LPG, katanya, rasio ketergantungan Indonesia untuk impor komoditas itu semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun lalu, rasio ketergantungan mencapai 300 persen. Di sisi lain, produksi dalam negeri terus merosot.


Krisis energi menjadi sangat terasa pada 2 dekade terakhir. Krisis bahan bakar dimulai ketika Pemerintah mencanangkan konversi minyak tanah ke gas elpiji. Pada saat itu, minyak tanah menjadi langka dan antrian masyarakat untuk membeli minyak tanah mulai terjadi di banyak tempat. Pada saat program konversi ini hampir selesai, terjadi kekurangan pasokan gas elpiji sehingga harga gas elpiji menjadi naik. 


Belum lagi dampak kenaikan harga bahan bakar rumah tangga terpulihkan, terjadi kelangkaan bahan bakar untuk sektor transportasi. Baru-baru ini juga terjadi krisis listrik akibat terganggunya pasokan bahan bakar (batubara) dengan alasan faktor cuaca yang mengganggu pasokan batubara.


Berbagai argumen telah dikemukakan Pemerintah untuk menjelaskan alasan krisis ini, misalnya pengaruh harga minyak dunia serta jumlah cadangan sumberdaya energi (khususnya minyak) di Indonesia yang tidak cukup. Berbagai solusi lalu dilontarkan, di antaranya penghematan energi (khususnya bahan bakar minyak), pembatasan penggunaan bahan bakar minyak, mencari sumber energi alternatif serta pencabutan subsidi energi. Pencabutan subsidi energi dikuatkan dengan dua alasan yaitu subsidi energi sekarang salah sasaran dan harga energi murah mendorong pemborosan energi.


Jika ditelisik, dibandingkan dengan penggunaan rata-rata dunia, tingkat pengunaan energi Indonesia perkapita masih tergolong rendah (0,55 kW perkapita untuk Indonesia1; 2,2 kW perkapita untuk rata-rata dunia2). Hanya saja, Indonesia dipandang boros energi dalam ukuran intensitas energi3 (jumlah konsumsi energi perkapita dibagi pendapatan nasional kotor (GDP); 500 untuk Indonesia berbanding 100 untuk Jepang).


Dalam perhitungan estimasi sumberdaya energi, perlu ditekankan aspek penting yang menjadi dasar estimasi, yaitu bahwa pengertian sumberdaya energi adalah cadangan yang telah terbukti (proven) serta dapat diambil dengan kemampuan teknologi terbukti (proven) yang tersedia. Sumberdaya energi dikatakan cukup jika telah terdapat data-data yang cukup dan telah diverivikasi dengan berbagai metode eksplorasi yang mungkin. Untuk sumberdaya minyak bumi, hal ini sering disebut sebagai cadangan P90, P70 dan seterusnya, yaitu memiliki probabilitas 90% untuk mendapatkannya dalam jumlah yang diestimasikan ketika dilakukan penambangan dan seterusnya. Cadangan P50 ke bawah tidak dianggap sebagai sumberdaya energi. Demikian juga cadangan yang walaupun memenuhi kriteria terbukti tetapi sulit untuk diambil dengan teknologi yang ada; ia belum dikatakan sebagai sumber daya energi.


Pada dasarnya, perdagangan minyak internasional tidak dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen. Perdagangan minyak internasional berlangsung melalui broker (perantara). Dalam kenyataannya, harga pasar minyak internasional (yang sering disebut harga spot) lebih banyak ditentukan dengan mekanisme ini, bukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran antara produsen dan konsumen semata. Pada umumnya, perdagangan ini melibatkan lembaga pendanaan (funding), yaitu bank. Dengan kata lain, perdagangan sering tidak dilakukan secara tunai. Hal ini yang menyebabkan negara-negara produsen minyak tidak dapat dengan leluasa mendapatkan keuntungan akibat melonjaknya harga minyak pada pasaran internasional.


Pengelolaan minyak di Indonesia menggunakan konsep KPS (Contract Production Sharing), dengan modal ditanggung investor. Dalam konsep ini Pemerintah mengundang investor swasta (asing atau dalam negeri) untuk menambang minyak. Investor dan Pemerintah berbagi keuntungan dengan prosentase yang diperjanjikan dan disepakati. Untuk pertambangan dengan risiko rendah, investor swasta berani menerima sharing keuntungan lebih kecil (kurang dari 50%) kepada Pemerintah; sedangkan jika risiko tinggi, biasanya investor swasta minta sharing keuntungan lebih tinggi. Hal ini membuka peluang privatisasi minyak dan gas bumi.


Konsep ini didasarkan pada keterbatasan dana negara untuk melakukan investasi pada sektor pertambangan minyak dalam aspek pemodalan serta tanggungan risiko. Dengan konsep ini keuangan negara diharapkan aman dari risiko kegagalan penambangan. Namun, implikasi langsung dari konsep ini sangat jelas, yaitu Pemerintah hanya mendapatkan sebagian dari keuntungan penambangan, bukan mendapatkan penghasilan (revenue) dari penambangan. Di samping itu, Pemerintah tidak memiliki produk penambangan selama kontrak berlangsung. Dengan kata lain, Pemerintah (negara) tidak lagi memiliki produk minyak bumi. Ini jelas menyalahi syariah.


Dalam Islam, sumberdaya energi termasuk dalam kepemilikan umum karena dua aspek, yaitu termasuk dalam kata api serta tersedia dalam jumlah besar. Karena sumberdaya energi (minyak bumi, gas alam, batubara, sumberdaya nuklir, geotermal, hidropower, energi kelautan termasuk dalam kepemilikan umum maka aktivitas pertambangan sumberdaya energi harus merupakan industri milik umum.


Kepemilikan terhadap industri meliputi kepemilikan atas: modal; alat produksi; bahan baku; pengelolaan; hasil produksi. Dalam konsep Islam, pemilik dari industri milik umum adalah umat (rakyat). Negara mewakili rakyat dalam kepemilikan industri milik umum. Karena itu, pada industri milik umum,  negara sebagai wakil umat harus memiliki modal, alat produksi, bahan baku, hasil produksi. Dengan demikian, industri yang bergerak di sektor kepemilikan umum harus berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Keterlibatan swasta dalam kepemilikan industri milik umum tidak dibenarkan (haram) berdasarkan hadis (yang artinya): Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya. (HR Abu Dawud).


Industri milik swasta bisa dilibatkan dalam pengelolaan kepemilikan umum hanya dalam konteks ijârah (kontrak kerja). Dalam hal ini, BUMN yang menangani industri milik umum mengontrak industri swasta untuk melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak. Dalam kasus minyak bumi sebagai contoh, Pertamina sebagai BUMN dapat mengontrak industri swasta untuk melakukan pekerjaan pengeboran dan selanjutnya dibayar untuk pekerjaan tersebut. Pihak swasta (termasuk asing) tidak bisa memiliki hasil produksinya.


Pendanaan (modal) termasuk bagian dari kepemilikan. Karena itu, pendanaan (investasi) swasta bagi industri sumberdaya energi baik untuk ekplorasi maupun eksploitasi tidak dibenarkan. Pendanaan semua industri milik umum (termasuk industri energi) secara integral termasuk dalam anggaran negara (Baitul Mal dalam sistem Khilafah) dari sektor kepemilikan umum. Semua penghasilan dari industri milik umum langsung dimasukkan dalam Baitul Mal (anggaran negara).


Pertanyaan yang muncul adalah: “Sanggupkah anggaran negara memikul semua beban keuangan bagi pendanaan industri milik umum (dalam kasus ini pertambangan minyak) yang meliputi biaya modal, biaya operasional (termasuk gaji) serta biaya dampak lingkungan untuk semua aktivitas industri tersebut (produksi, distribusi, dan pengembangan atau eksplorasi)?”


Jika pertanyaan ini dijawab berkaitan dengan sistem APBN Indonesia sekarang maka jawabannya sudah pasti, yaitu tidak pernah akan sanggup. Kemampuan pendanaan swasta dalam negeri pun tidak sanggup untuk menanggung pendanaan sektor industri sumberdaya alam. Dengan demikian, solusinya adalah mengundang investor swasta asing.


Akan tetapi, harus diperhatikan lebih dulu bagaimana struktur APBN sekarang serta bagaimana struktur Baitul Mal dalam konsep Islam. Sumber pendapatan negara dalam APBN sekarang sebagian besar berasal dari pajak. Pendapatan negara dari eksploitasi sumberdaya alam tidak lain merupakan pembagian (sharing) keuntungan negara dari berbagai industri pertambangan. Dana belanja negara 2021 dengan berbagai alokasinya hanya menyisakan dana jauh dari cukup untuk melakukan pendanaan berbagai industri pertambangan termasuk investasi negara pada sektor minyak bumi.


Dalam sistem Islam, negara harus mendanai semua industri milik umum. Tentunya ini memerlukan dana sangat besar. Namun, negara menerima secara penuh semua penghasilan (revenue) dari industri-industri tersebut, bukan sekadar sharing keuntungan. Jumlah ini tentunya juga sangat besar. Sebagian industri milik umum yang menanggung beban pemenuhan kebutuhan pokok umum masyarakat harus mengalami defisit “cash flow”, yaitu pengembalian dana ke anggaran negara (Baitul Mal) lebih kecil daripada pendanaan negara untuk industri tersebut. Akan tetapi, hal ini bisa ditutupi dari sektor industri milik umum lainnya yang tidak menanggung beban pemenuhan kebutuhan pokok umum. 


Secara keseluruhan, negara harus mengatur supaya pengelolaan keseluruhan industri milik umum mampu menghasilkan “positif cash flow”, yaitu memberikan keuntungan bersih bagi anggaran negara. Keuntungan bersih ini selanjutnya dapat digunakan untuk mendanai berbagai pemenuhan kebutuhan pokok umum seperti pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan sarana serta prasarana umum.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post