Mendudukkan Syuro Pada Tempatnya (2)

 


Muhammad Amin 


Syûrâ dan masyûrah hukumnya sunnah karena terdapat thalab (perintah), yaitu firman Allah:


وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ


Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu (QS Ali Imran [3]: 159).


Indikasi (qarînah) yang ada menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak berifat jâzim (tegas). Hal itu karena dalam banyak perkara Rasul tidak selalu bermusyawarah dengan para Sahabat.  Itu artinya bermusyawarah tidak wajib.  Hanya saja terdapat pujian akan pelaksanaan aktivitas syura oleh kaum Muslim (Lihat: QS asy-Syura [42]: 38) yang menunjukkan pelaksanaannya lebih dianjurkan.


Dengan demikian,  sekalipun tidak wajib, pelaksanaannya lebih dikuatkan. Jadi, hukum syura adalah sunnah. Oleh karena itu, seorang khalifah dan pemimpin pada level apapun hendaknya sering bermusyawarah dengan rakyat atau ahl asy-syûrâ, atau orang yang dipimpinnya; seorang suami hendaknya sering bermusyawarah dengan istrinya (QS al-Baqarah [2]: 233).


Syura bisa dilaksanakan dalam segala urusan.  Hal ini bisa dipahami dari firman Allah: fî al-amri (dalam segala urusan) (QS Ali Imran [3]: 159).


Kata al-‘amr merupakan kata umum karena berupa isim jenis ma‘rifah dengan alif lam. Dengan demikian, syura mencakup semua perkara. Faktor yang membedakan nantinya adalah metode pengambilan keputusan dalam perkara yang dimusyawarahkan.


Syariah telah memberikan panduan implementasi syura berikut metode pengambilan keputusannya. Dalam hal itu, syura itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut:


Pertama, dalam masalah hukum syariah, termasuk di dalamnya definisi syar‘i. Dalam perkara ini syura boleh dilakukan. Hanya saja, karena hukum syariah dasarnya adalah dalil syariah, maka yang menentukan keputusan dalam hal ini adalah faktor kekuatan dalil,  bukan yang lain.  Jika dalilnya qath‘i (pasti) maka tidak perlu dibicarakan lagi. Sebaliknya, jika dalilnya zhanni (tidak pasti) maka keputusannya bergantung pada yang paling baik (ahsan) (lihat: QS az-Zumar [39]: 18), yang didefinisikan oleh Ibn ‘Abbas sebagai aqwâtuhu dalîlu-hu (paling kuat dalilnya) dan abyânu-hu fahmu-hu (paling jelas pemahamannya).  Dua parameter inilah yang menentukan mana pendapat yang aqrabu ilâ shawâb (paling dekat dengan kebenaran).  Hal ini juga didasarkan pada praktik Rasul saw. pada Perjanjian Hudaibiyah yang hanya mendasarkan keputusan beliau pada wahyu dan menolak pendapat seluruh sahabat. Dalam masalah pertama ini, suara mayoritas tidak ada nilainya.


Kedua, dalam masalah definisi non-syar‘i dan masalah sains-teknologi.  Dalam masalah ini, keputusan ditentukan oleh ra’yu shawâb (pendapat yang benar).  Definisi ditentukan dari sifatnya yang harus jâmi’ (menyeluruh, mencakup semua yang tercakup dalam definisi itu) dan mâni’ (mencegah tercakupnya unsur lain), dan harus sesuai dengan realitanya. Adapun dalam masalah sains-teknologi, ketentuannya didasarkan pada pendapat orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Sebab, untuk memutuskannya diperlukan pengetahuan dan keahlian.  Keputusan dalam masalah ini tidak dikembalikan pada pendapat mayoritas, bahkan suara mayoritas tidak ada nilainya.


Ketiga, dalam perkara yang menunjukkan pada pelaksanaan suatu aktivitas. Dalam masalah ini, keputusan dikembalikan pada pendapat mayoritas.  Hal ini sesuai dengan praktik Rasul saw. dalam syura saat Perang Uhud. Syura tidak dilakukan dalam menentukan hukum berperang, juga bukan dalam masalah strategi perang, tetapi dalam hal bagaimana melaksanakan perang, yakni bagaimana menghadapi serangan musuh: apakah dilakukan di luar kota Madinah atau di dalam  kota. Beliau dan para sahabat senior cenderung untuk melakukannya di dalam kota, sebaliknya mayoritas menghendaki dilakukannya di luar kota. Lalu Rasul saw. mengeluarkan keputusan sesuai dengan pendapat mayoritas.  Pendapat para sahabat senior yang notabene lebih ahli dalam strategi perang tidak beliau ambil, karena memang masalahnya bukan masalah strategi perang,  tetapi bagaimana melaksanakan aktivitas yang akan dilaksanakan secara bersama-sama oleh umat.  Adapun terkait strategi perang yang digunakan dalam Perang Uhud itu sendiri—Rasul  menempatkan lima puluh orang pemanah di atas bukti untuk menghadang pasukan musuh yang ingin membokong dari belakang—Rasul menentukannya berdasarkan pendapat beliau sendiri dan beliau tidak bermusyawarah dengan yang lain.  Dari sini maka semua masalah yang serupa, jika dilakukan syura, maka keputusannya ditentukan dengan suara mayoritas, tidak yang lain. Perkara inilah yang menjadi cakupan masyûrah yang keputusannya bersifat mengikat.


Jika seperti itu, lalu apa hubungan syura dan demokrasi? Tidak ada. Syura tidak bisa disamakan dengan demokrasi. Sebaliknya, demokrasi seutuhnya tidak sesuai dengan Islam dan tidak diakui oleh Islam. Sebab, banyak unsur demokrasi yang bertentangan dengan Islam.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post