Negara Wajib Memenuhi Kebutuhan Hidup Rakyat di Masa Pandemi


 Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


PPKM darurat resmi dijalankan terhitung 3 hingga 20 Juli 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat betul-betul dibatasi, termasuk kegiatan ekonomi. Mal dan pusat perbelanjaan wajib ditutup hingga 20 Juli 2021.


Oleh karena itu, guna mengurangi dampak PPKM darurat, pemerintah akan memberikan BLT sebesar Rp 300 ribu per bulan per keluarga. Ditargetkan BLT bisa disalurkan kepada 8 juta keluarga.


Kemenkeu menyiapkan Rp 28,8 trilyun untuk BLT ini. Terhitung tanggal 1 Juli, baru tersalurkan BLT sebesar Rp 5 trilyun untuk 5 juta keluarga.


Sementara itu, Mensos Trirismaharini menekankan agar BLT dibelanjakan untuk kebutuhan pokok, bukan yang lain. Dan untuk penyaluran Mei dan Juni 2021 bisa langsung dirapel.


Pertanyaannya, apakah bansos berupa BLT ini sudah mencukupi bagi masyarakat terdampak PPKM darurat ini? Jawabannya tentu belum cukup. Dalam hal ini paling tidak terdapat 2 indikasi yakni adanya himbauan dari Ketua DPR Ri dan fenomena PHK karyawan.


Ketua DPR RI menghimbau agar pemerintah tidak hanya mencukupkan memberi BLT dan penundaan tagihan listrik. Puan menganjurkan agar kesehatan masyarakat tetap diperhatikan. Vaksinasi tetap harus dijalankan, imbuhnya.


Berikutnya adalah terkait fenomena ditutupnya mal dan pusat perbelanjaan hingga 20 Juli 2021. Tentunya karyawan diminta istirahat di rumah. Bahkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta terpaksa mem-PHK karyawannya. Alasannya toko tidak kuat menggaji karyawannya. HIPPINDO juga meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan subsidi gaji kepada pegawainya yang dirumahkan sementara waktu. Bahkan tuntutannya agar pemerintah mendesak pengelola mal bisa membebaskan biaya sewa toko. Mengingat hanya 18 persen gerai yang masih boleh beroperasi di masa PPKM darurat.


Kesimpulannya, kebutuhan hidup masyarakat itu meliputi kebutuhan pokok dan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan serta keamanan. Artinya BLT bukanlah solusi tuntas dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Walhasil masyarakat akan berpotensi tetap keluar rumah guna mencukupi kebutuhan hidupnya yang tidak bisa dikover BLT.


Apalagi trauma sebelumnya mengenai bansos masih terpatri di benak masyarakat. Bansos pun dikorupsi.


Sementara itu bila pendanaan BLT ini diperoleh dari utang, tentunya hanya menambah beban bagi negara. Sedangkan utang yang ada sudah lebih dari Rp 6.500 trilyun.


Di sisi lain, SDA yang melimpah masih dikangkangi korporasi swasta maupun asing. Maka sumber pendapatan negara hanya diperoleh dari sektor pajak maupun utang.


Di masa pandemi tentunya masyarakat harus diberikan edukasi untuk tetap tinggal di rumah masing-masing dalam kebijakan lockdown. Bukankah dalam UU Kekarantinaan Wilayah Tahun 2018 sudah diatur mekanisme lockdown. Pemerintah menanggung semua kebutuhan hidup rakyatnya, termasuk pakan untuk hewan ternaknya.


Pemerintah mencukupi kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan dan papan dengan selayaknya, bukan sekedarnya. Ini merupakan konsekwensi pasti dari pemberlakuan karantina atau lockdown wilayah. Lockdown yang dilakukan meliputi penutupan perbatasan negara juga.


Adapun kebutuhan komunal yang menjadi tanggung jawab pemerintah harus terpenuhi juga dengan sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan harus diberikan cuma-cuma. Bukankah rakyat tidak bisa keluar rumah untuk bekerja? Seringkali pada faktanya biaya pendidikan dan kesehatan lebih mahal dibandingkan untuk biaya untuk belanja bahan pokok sehari-hari. Jadi kalau mencukupkan dengan BLT, dari manakah biaya untuk pendidikan anak?


Jadi kebutuhan pokok dan kebutuhan komunal masyarakat menjadi tanggung jawab negara di masa lockdown. Negara adalah penggembala bagi rakyatnya. 


Bedanya dengan di masa normal adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, kepala keluarga diwajibkan bekerja. Negara hadir sebagai pintu terakhir setelah kepala keluarga, wali dari istri, dan masyarakat tidak mampu mengkover kebutuhan suatu keluarga. Sedangkan untuk kebutuhan komunal, negara wajib memenuhinya dengan sebaik-baiknya baik di masa normal maupun masa pandemi.


Walhasil sistem Khilafah dengan penerapan Islam di dalamnya yang akan bisa mengkover kebutuhan hidup masyarakatnya. Sumber pendapatan negara berlimpah sesuai arahan Islam. Sektor kepemilikan umum termasuk SDA, sektor kepemilikan negara, harta rikaz, ghonimah, fai, usyr, kharaj, zakat dan lain sebagainya, akan menghasilkan kas bagi negara dengan melimpah. 


Hal demikian berbeda dengan sistem Demokrasi. Alih-alih meminta masyarakat untuk tetap stay at home dengan BLT selama PPKM darurat, sebenarnya semakin menunjukkan kontradiksinya penanganan pandemi ini. Akibatnya, yang ditakutkan masyarakat adalah kelaparan karena PPKM ini. Bukankah hal ini hanya akan melahirkan kesulitan tersendiri dalam mendisiplinkan warga? 


# 03 Juli 2021

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post