Pengelolaan EBT Dari Rakyat Untuk Rakyat


 Lukman Noerochim (peneliti senior FORKEI)


EBT merupakan energi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh manusia di zaman modern ini sebagai pengganti dari energi fosil yang sifatnya tidak dapat diperbaharui dan tak terbarukan. Pemerintah terus menggodok berbagai regulasi yang mengatur harga listrik energi baru terbarukan (EBT).


PT Pertamina (Persero) Tbk mempersiapkan dana investasi sebesar US$8 miliar atau Rp115,84 triliun (mengacu kurs Rp14.480 per dolar AS) untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan nilai itu setara dengan 9 persen dari total investasi yang dipersiapkan Pertamina periode 2020 hingga 2024 yang besarannya mencapai US$92 miliar. Angka itu juga melebihi rata-rata investasi EBT yang dialokasikan perusahaan minyak global yakni 4,3 persen dari total belanja modalnya (capital expenditure). (15/7/2021)



negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.


Pemerintah diharapkan menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.


Pengelolaan semua kekayaan milik rakyat harus dilakukan oleh negara mewakili rakyat. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat demi kemaslahatan mereka.


Dengan dikelola langsung oleh negara, maka negara akan memiliki sumber pemasukan yang sangat besar. Negara pun tidak akan kesulitan mewujudkan berbagai proyek untuk kemaslahatan rakyat, seperti proyek kelistrikan, infrastruktur dan lainnya. Itu berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem kapitalisme neoliberal yang mengandalkan pemasukan dari pajak dan utang. Untuk memperbesar pemasukan berarti harus memperbesar pajak dan utang, dan itu artinya memperbesar beban yang harus ditanggung rakyat. 


Ironisnya, kekayaan alam yang berlimpah justru diserahkan kepada swasta dan pihak asing yang tentu saja hasilnya banyak mengalir untuk kemakmuran swasta dan asing itu. Dengan dikelola oleh negara, negara juga akan mudah mengembangkan proyek yang banyak dipengaruhi oleh hasil kekayaan alam itu, misalnya, pembangkit listrik. 


Saat ini misalnya, PLN kesulitan mendapatkan pasokan gas dan batubara karena PLN harus membeli dari perusahaan pemegang kuasa tambang. Negara tidak bisa memaksa perusahaan itu untuk memasok gas dan batubara itu ke PLN. Saat migas, batubara dan sumber-sumber listrik dikelola langsung oleh negara, maka negara bisa dengan mudah mengalokasikan semua itu untuk pembangkit listrik.


Dengan demikian, sebab mendasar dalam masalah listrik, migas, pertambangan dan lainnya adalah penerapan sistem kapitalisme neoliberal. Selama sistem itu terus diadopsi dan diterapkan maka masalah akan terus terjadi silih berganti.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post