Segudang Problem Politik Minyak


 Aminudin Syuhadak (Direktur LANSKAP)


Indonesia dari dulu dianggap kaya akan minyak, barang tambang dan lain sebagainya. Namun  sebetulnya, dari segi geologi, cadangan atau produksi Indonesia tidaklah sebesar di Timur Tengah. Di sana cadangannya sangat besar; miliaran barel. Setiap lapangannya ratusan juta. Di Indonesia puluhan juta sudah besar. Dari segi produksi, di Timur Tengah itu 10.000– 20.000 barel perhari untuk satu sumur itu biasa. Adapun di Indonesia mendapatkan 500 barel perhari saja sudah sangat besar. Di Indonesia yang besar hanya Caltex. Itu memang miliaran barel. Katanya 10 miliar barel, tetapi lama-lama juga disedot habis. Bahkan sekarang juga, produksi Caltex 600 ribu barel perhari. Itu kan sudah lapangan tua. Bahkan kalau dipompa, airnya saja sudah 95%. Sisanya baru minyak.


Berikutnya lapangan-lapangan minyak setelah dipakai terus, ya turunlah cadangannya. Untuk mempertahankan itu, kita kan harus terus melakukan eksplorasi. Nah, di sinilah, apakah kesalahan kebijakan Pemerintah atau yang lain sehingga tidak bisa ditemukan cadangan atau lapangan baru, kalaupun dapat juga kecil.


Di lain pihak, penduduk Indonesia semakin bertambah. Kebutuhan BBM juga meningkat terus. Jika produksi BBM menurun, namun jumlah kebutuhan penduduk terus meningkat, maka suatu saat akan terjadi krisis BBM. Itu sudah terjadi sejak tahun 2002. Sebab, minyak yang kita hasilkan sudah tidak mencukupi lagi sehingga kita terpaksa impor.


Nah, di sini juga problem. Dari dulu kita ekspor. Namun, kita juga impor. Sebab, bisnis minyak itu bisa dikatakan agak rumit. Kadang-kadang minyak kita yang baik sehingga banyak digandrungi orang. Itu yang diekspor. Kemudian kita impor dari Saudi yang lebih murah dengan kualitas lebih jelek.


Kemudian belakangan ini kita juga berharap pada gas. Sebab, gas juga bisa dijual dalam bentuk LNG, juga bisa untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, insfrastrukturnya belum siap penuh. Sebagai misal, gas tangguh. Kalau kita mau mengirim ke Jawa, kan fasilitasnya belum siap; karena LNG tidak seperti minyak, dimasukan ke tangker, dibawa ke Jawa, terus dikeluarkan ke dalam tangki. Tidak bisa begitu. Kapalnya harus khusus, pakai pendingin, dll. Ketika sampai ke Jawa juga harus disiapkan tangki-tangki khusus. Fasilitas itu tidak pernah di pikirkan sebelumnya oleh Pemerintah karena Indonesia pikirannya ekspor terus.

 

Kini cadangan minyak baru sulit di temukan. Sejak zaman reformasi, keadaan politik tidak menentu. UU Migas juga demikian, memecah Pertamina sehingga ada BP Migas. Penegakan hukum juga tidak jelas sehingga eksplorasi menurun. Ini berakibat pada penemuan minyak baru tidak ada.


Pertanyaannya, mengapa kita senantiasa mengandalkan eksplorasi perusahaan minyak asing? Itu juga satu hal yang perlu kita pertanyakan. Eksplorasi sebenarnya ada sedikit ‘gambling-’nya. Kadang berhasil, kadang tidak. Daripada dipakai yang tidak tentu berhasil, Pemerintah mengambil kebijakan, lebih baik dipakai untuk membangun proyek-proyek pembangunan yang jelas risikonya sangat rendah. Kondisi di atas menyebabkan kita mengalami kondisi kekurangan minyak bumi sehingga kita harus impor.

 

Gas dan minyak bumi itu sumber energi bukan? Betul, itu adalah sumber energi. Namun, ekonom kapitalis tidak melihat itu sebagai sumber energi, tetapi sebagai komoditi atau sumber uang. Sebabnya begini, kalau kita hitung ongkos produksi dari minyak bumi, dari mulai dari tanah menjadi bensin, sebetulnya masih sekitar $10–$12 perbarel. Itu masih sangat jauh dari harga BBM, terutama premium. Masih di bawah itu. Namun, karena negara kita ini adalah kapitalis maka yang dihitung itu duitnya. Minyak tidak lagi dianggap sebagai sumber energi, namun sebagai bahan untuk mendapatkan uang. Kalau rakyat perlu minyak bumi, ya beli di pasar internasional. Jadi, begitu cara  berpikirnya.


Seharusnya negara menganggap minyak bumi sebagai sumber energi yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti penerangan, angkutan massal, dll; bukan untuk mencari duit. Kalau disebut subsidi itu lain. Itu tidak betul. Sebabnya, harga produksi tidak sama dengan ongkos premium. Yang dijadikan alasan subsidi itu kalau dijual ke pasar internasional. Itu yang dianggap subsidi. Sebab, kembali lagi, minyak itu adalah sumber energi untuk rakyat, bukan untuk mendapatkan keuntungan/uang. Cara berpikir seperti ini memang tidak sesuai dengan cara berpikir para ekonom kapitalis.


Di lain pihak, sejak zaman reformasi, kita mau menjalankan survey saja banyak mengalami kendala. Banyak pihak yang ‘meminta’ ini dan itu. Belum juga apa-apa, bahkan kemungkinan juga gagal, sudah dimintai uang; oleh penduduk yang tanahnya tidak mau dilewati, belum para bupati minta, ini minta, semuanya minta. Aneh. Kan belum pasti keluar. Jadi, ini juga menjadi kendala, mengapa eksplorasi menurun. Jadinya, orang malas untuk eksplorasi. Sekarang yang terjadi adalah jual-beli konsesi saja.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post