UU Otsus Papua, Apakah Menjadi Solusi?


 Oleh Ainul Mizan (Peneliti LANSKAP) 


Dalam rapat paripurna DPR-RI pada 15 Juli 2021, telah disahkan hasil revisi UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua No. 21 Tahun 2001. Terdapat beberapa perubahan yang dipandang signifikan. Tentu harapannya bisa lebih mengakomodir kepentingan orang asli Papua.


Sebenarnya status otonomi khusus ini sudah diberikan pada Papua sejak 2001. Artinya sudah sekitar 20 tahun berjalan otsus ini ternyata bukan menjadi solusi bagi Papua. Tahun 2019 terjadi kerusuhan Wamena. Pembantaian terhadap pendatang cukup mengiris hati. Terlepas dari peran serta dari OPM. Nyatanya pemerintah juga tidak bisa menanggulangi gerakan separatis tersebut. Konflik itu meluas hingga menjadi konflik horisontal. Sebelumnya pernah terjadi pembakaran masjid di Tolikara. Begitu pula aksi brutal OPM dari menimbulkan kerusuhan hingga penembakan terhadap puluhan pekerja tol trans Papua. Bahkan Benny Wenda telah berani memproklamirkan kemerdekaan Papua. Di sisi lain, Freeport Mc Moran masih mengangkangi tambang emas Papua.


Oleh karena itu tulisan ini akan mencermati hasil revisi UU Otsus Papua tersebut. Apakah dengan UU Otsus Papua terbaru akan mampu memperbaiki kondisi Papua? Atau dengan kata lain, apakah menjadi solusi bagi Papua?


Pertama, UU Otsus Papua terbaru telah mengakomodasi pengaturan hak khusus bagi orang asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan. Harapannya orang asli Papua bisa lebih baik kehidupannya.


Di bidang politik. Nantinya akan dibentuk DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten) serta MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua). Keanggotaannya di luar partai politik. Termasuk mengafirmasi 30 persen keanggotaannya bagi perempuan. 


Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran tertentu bagi orang asli Papua. Mereka bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, termasuk dalam hal kesehatan.


Adapun pasal 38 menegaskan bahwa usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan orang asli Papua. Begitu juga pemberdayaan masyarakat adat akan lebih mendapat perhatian.


Menilik beberapa poin tersebut, justru terlihat kegagalan pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Papua. Masih ada dikotomi antara orang asli Papua dan orang pendatang di Papua. Bahkan terkesan memperlebar dikotomi tersebut. Pertanyaannya, apakah yang memerlukan ruang bagi aspirasi politiknya, kelayakan pendidikan dan perekonomian hanya orang asli Papua? Pastinya seluruh rakyat Papua baik pendatang maupun yang asli membutuhkan keadilan dan kesejahteraan yang layak.


Apalagi dengan membentuk lembaga politik yang baru seperti MRP, DPRP dan DPRK hanya terkesan semakin gemuknya lembaga pemerintahan. Tentunya alokasi pendanaan dalam APBN dan APBD akan membengkak. Sementara itu kekayaan alam yang bisa menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara masih dieksploitasi oleh korporasi asing.


Di samping itu masalah politik sebenarnya tidak terletak pada keterwakilan atau tidak terwakilinya aspirasi masyarakat asli. Termasuk bukan pada terafirmasinya suara perempuan guna menghilangkan kedholiman pada perempuan.


Masalah utama perpolitikan termasuk sulitnya terwujud keadilan dan kesejahteraan terletak pada diterapkannya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi Kapitalisme liberal. Artinya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan meniscayakan untuk mencabut sistem demokrasi dan ekonomi kapitalisme liberal.


Kedua, Mengenai peningkatan anggaran otonomi khusus. Sebelumnya telah disetujui anggaran 2 persen. Kemudian dalam UU Otsus yang baru dinaikkan menjadi 2,25 persen.


Harapannya pembangunan dan pemerataan hasilnya bisa dirasakan oleh khususnya orang asli Papua. Alokasi yang meningkat tersebut sebenarnya hal yang wajar. Bahkan mestinya alokasi dana untuk daerah itu didasarkan pada kebutuhannya, bukan pada besarnya pendapatan negara yang diterima dari daerah tersebut. 


Timor Leste sebagai contoh, memang bukan daerah yang aset kekayaannya melimpah. Hanya saja kebutuhan untuk kesejahteraan rakyatnya besar. Mestinya bila ini diperhatikan akan bisa direm terjadinya referendum dan lepasnya Timor Leste. 


Peningkatan alokasi tersebut tidak sebanding dengan dikeruknya kekayaan alam Papua oleh tangan-tangan korporasi asing. Di sinilah butuh keberanian politik negara dalam mengatasinya.


Ketiga, tentang dibentuknya BK-P3 (Badan Koordinasi Percepatan Pembangunan Papua). BK-P3 ini diketuai Wapres. Anggotanya Mendagri, Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Ditambah juga dengan perwakilan dari setiap propinsi di Papua. Harapannya bisa menghadirkan pemerintah pusat di Papua.


Hadirnya negara untuk rakyatnya akan lebih mengena bila kebijakan-kebijakannya berpihak kepada rakyatnya. Dalam soal kekayaan alam, bukankah amanat UUD 45 itu yang mengelola adalah negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat? Tidak mengenakan berbagai pajak yang mencekik di tengah kondisi sulitnya ekonomi. Mampu menolak berbagai campur tangan asing dalam masalah dalam negeri. Artinya negara mendasarkan kebijakan-kebijakannya kepada standar dan aturan-aturan yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.


Dengan demikian adanya UU Otsus tidak menjadi solusi fundamental dan menyeluruh bagi Papua. Kuatirnya kesalahan yang sama terulang kembali. Bukankah sudah 20 tahun berlaku Otsus, namun belum ada solusi bagi perbaikan Papua?


Tentunya yang diperlukan adalah perubahan paradigma politik dan ideologi. Tidak mungkin berharap lagi pada Kapitalisme yang hanya melahirkan berbagai ketimpangan. Apalagi berharap pada Komunisme. Islam menjadi harapan satu-satunya dalam memperbaiki kondisi Indonesia termasuk Papua.


Islam mampu menyatukan berbagai kemajemukan manusia dalam rentang daerah yang luas. Hampir 2/3 dunia dikuasai Islam. Bahkan juga bertahan dalam rentang waktu sekitar 13 abad. Demikianlah Kekuasaan Islam mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang menjadi prasyarat langgengnya penerapan aturan oleh sebuah kekuasaan.


Dengan mengambil Islam, maka negara akan menjadi mandiri. Negara menolak semua intervensi asing. Negara akan mengambil semua kekayaan alam yang telah dikangkangi asing. Semua aset kekayaan alam tersebut akan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Karena memang dalam Islam, kekayaan alam menjadi milik rakyat. Dengan demikian akan tersedia dana yang besar bagi mewujudkan pemerataan kesejahteraan.


Negara bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan komunal seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Termasuk negara akan memastikan terpenuhinya kebutuhan primer maupun sekunder rakyatnya secara layak.


Dan yang lebih penting lagi dilakukan adalah peleburan masyarakat. Rasulullah Saw telah berhasil me persaudaraan kaum Anshor dengan kaum Muhajirin. Terciptalah masyarakat yang satu di Madinah, yakni Masyarakat Islam. Tidak ada lagi sentimen kedaerahan serta kesukuan.


Begitu pula keberhasilan Islam dalam melebur masyarakat asli yang ditaklukan Islam dengan masyarakat muslim yang datang. Ambil contoh, Sultan Muhammad Al-Fatih telah berhasil melebur masyarakat asli dengan pendatang pasca penaklukan Konstantinopel. Di sinilah pentingnya pembinaan oleh negara terhadap rakyatnya termasuk pula kepada dunia. Pembinaan keislaman terus dilakukan negara hingga sirnalah semua prasangka yang jelek terhadap Islam dan umatnya. 


Demikianlah sekelumit arahan Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Sekali lagi tinggal masalah political will negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia guna mengadopsi Ideologi Islam. 


# 16 Juli 2021

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post